KPK VS POLRI : Perlu UU untuk Mencegah Kriminalisasi Pimpinan KPK

KPK VS POLRI : Perlu UU untuk Mencegah Kriminalisasi Pimpinan KPK

SOLOPOS.COM - Bambang Widjojanto (kiri) dan Abraham Samad (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)

KPK vs Polri yang diwarnai penetapan dua pimpinan KPK sebagai tersangka membuat sejumlah pihak berpikir perlunya UU baru.

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR harus membuat undang-undang (UU) yang mengatur proses hukum yang terkait pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Imam Prasodjo, mengatakan perlunya sebuah UU yang mengatur agar pimpinan KPK tidak dapat dikriminalisasi dengan pelanggaran hukum ringan. Hal itu dilakukan agar kinerja KPK tidak terganggu proses hukum yang dijalani pimpinannya.

“Kalau misalnya persoalan dokumen, kekeliruan dokumen yang remeh-temeh, kemudian itu dijadikan alat untuk menjadikan pimpinan KPK sebagai tersangka, terlalu mahal itu prosesnya,” kata Imam Prasodjo di Kantor Sekretariat Negara, Jumat (29/5/2015).

Imam Prasodjo menuturkan UU tersebut harus mengatur dan membatasi tindak kriminal apa saja yang dapat langsung menjerat pimpinan KPK. Selama ini, pimpinan KPK kerap dijadikan tersangka karena kasus hukum ringan yang dilakukannya sebelum menjabat sebagai komisioner lembaga tersebut.

Menurutnya, proses hukum tidak boleh dijadikan alat untuk balas dendam karena kesalahan yang telah dibuatnya. Penegak hukum, lanjut Imam, tidak boleh mencari kesalahan pihak lain untuk menyerang lawannya.

“Siapapun, bukan hanya pimpinan KPK, Presiden pun kalau melakukan tindak kriminal berat ya harus diusut. Tetapi kalau hanya kesalahan ringan dijadikan alat untuk menjadikan tersangka, itu kan dampaknya besar,” ujarnya.

Saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan tiga Keputusan Presiden untuk mengangkat tiga orang pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK. Ketiganya adalah Taufiequrachman Ruki diplot sebagai Plt Ketua KPK, Johan Budi Sapto Prabowo dan Indriyanto Seno Aji sebagai Plt Wakil Ketua KPK.

Ketiganya diangkat setelah masa jabatan Busyro Muqoddas selesai. Sementara Abraham Samad serta Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.

Berita Terkait

Berita Terkini

Ganjar Perkirakan Kasus Covid-19 di Jateng Bakal Naik Seusai Lebaran

Seluruh kepala daerah tidak boleh lengah, meski pun kasus Covid-19 di Jateng tengah mengalami tren menurun.

Memoles Perhiasan Lama Terlihat Gilap Seperti Baru, Catat Tipsnya!

Memoles Perhiasan Lama Tampak Gilap Seperti Baru

Keracunan Massal Karangpandan: 29 Orang Masih Dirawat Di RS Dan Puskesmas

Sebanyak 29 orang dari total 55 korban keracunan massal Puntukringin, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar, masih dirawat di RS dan puskesmas

Wisatawan Luar Daerah Boleh Piknik ke Objek Wisata Klaten Saat Lebaran 2021

Pemkab Klaten tidak membatasi daerah asal pengunjung yang ingin datang ke objek wisata di wilayah Kabupaten Bersinar saat Lebaran 2021.

Pemudik Ini Tiba-Tiba Kesurupan saat Dihentikan Petugas di Pos Penyekatan

Dalam video itu terlihat seseorang yang memakai ikat batik berteriak sambil melakukan gerakan tak biasa.

Mengenal Prepekan, Tradisi Berbelanja Jelang Lebaran di Pasar Tradisional

Dalam tradisi menjelang Lebaran di wilayah Sragen ada istilah yang dikenal dengan sebutan prepekan. Tradisi prepekan itu adalah tradisi orang Jawa berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran.

Plosorejo Karanganyar Sempat Masuk Zona Merah Covid-19, Ternyata Klaster Ini Penyebabnya

Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Karanganyar, sempat masuk zona merah risiko Covid-19 karena ada satu klaster dengan 18 kasus positif.

Ini Kriteria Botol Air Minum Kemasan yang Aman dan Sehat

Sebagai pembeli kita harus jeli memperhatikan kualitas botol air minum kemasan.

Zona Merah dan Oranye Dilarang Gelar Salat Id Berjemaah, Ini 12 Daerah Zona Merah di Indonesia

Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan setiap kegiatan ibadah seperti salat tarawih, salat id, zakat, khutbah, dan iktikaf dilarang digelar di zona merah dan zona oranye.

Seorang TKW asal Bantul Meninggal di Taiwan, Disnakertrans Upayakan Pemulangan Jenazah

Disnakertrans Bantul berupaya memulangkan jenazah TKW yang meninggal di Taiwan.

2 Anak Terpapar Covid-19, Kasus Klaster Tarawih di Sambirejo Sragen Bertambah Menjadi 23 Orang

Dua orang anak di lingkungan klaster tarawih Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Sragen, diketahui terkonfirmasi positif Covid-19.

Walah, 3 Perusahaan Di Klaten Ketahuan Bayar THR Berdasar Gaji Tahun Lalu

Tiga perusahaan di Klaten disurati Disperinaker lantaran membayar tunjangan hari raya atau THR karyawannya berdasarkan UMK tahun lalu.