KPK VS POLRI : Jokowi Lirik KMP? Ini Sikap PDIP

KPK vs Polri menimbulkan polemik baru. Peta politik diisukan bergeser sejak pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Solopos.com, JAKARTA — Isu menjauhnya Presiden Jokowi dari partai pengusungnya dijawab oleh PDIP. Setelah Budiman Sudjatmiko yang berkomentar tentang Jokowi, kini giliran Plt. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang bersuara.

Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024

Hasto Kristiyanto menuding wacana membentuk partai untuk Jokowi semakin membuktikan adanya proyek besar untuk memisahkan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP. “Terlalu dini berbicara tentang parpol baru untuk Pilpres 2019. PDIP tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan Jokowi-JK,” kata Hasto, di Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Menurut Hasto, isu PDIP menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Salah satu buktinya, PDIP tak pernah protes karena hanya diberi empat kursi menteri meskipun menjadi partai pengusung Jokowi.

“Pak Jokowi sedang fokus mengurus pemerintahan. Tak memikirkan membentuk atau mendorong lahirnya partai baru. Wacana partai pro Jokowi hanya mau memperkeruh suasana seolah-seolah PDIP mendikte Jokowi,” tegas Hasto.

Hasto mengatakan figur Jokowi, Ganjar Pranowo bersama sejumlah figur lainnya muncul sebagai salah satu bentuk keberhasilan kaderisasi PDIP melalui pilkada. Namun uniknya Jokowi jadi figur yang berlanjut ke pilpres. Ia mengatakan, PDIP lah yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 sehingga selayaknya menjadi partai yang mendukung seluruh kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Trisakti Bung Karno.

“Kader PDIP di akar rumput tak perlu gelisah atas wacana ini. PDIP sangat meyakini Jokowi adalah kader PDIP yang tak sedetikpun memikirkan wacana membentuk partai baru. Jokowi tidak akan goyah dengan adanya kelompok yang mengembuskan Jokowi butuh partai,” paparnya.

Hasto mengatakan, Jokowi adalah kader PDIP yang menjadi pemimpin nasional yang otomatis milik seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, dia mengklaim PDIP tidak khawatir jika Jokowi melakukan dialog dengan tokoh-tokoh partai lain, termasuk yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

“Sudah sepantasnya, Presiden Jokowi dalam kapasitas sebagai pemimpin nasional melakukannya. Namun, menghembuskan isu atau wacana Jokowi tidak merasa betah karena didikte PDIP adalah hal yang serampangan dan mengada-ada,” tutur Hasto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah dua kali menggelar pembicaraan langsung dengan pentolan KMP. Pertama dengan Prabowo Subianto di Istana Bogor pekan lalu. Yang kedua adalah saat pimpinan DPR–yang seluruhnya berasal dari KMP–menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/2/2015).