Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. (Semarangpos.com-Humas Pemprov Jateng)

Solopos.com, SEMARANG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis hasil Survei Penilaian Integritas di 26 Lembaga Negara, Kementerian, dan Pemerintah Daerah pada 2018, Selasa (1/10/2019). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) tampil sebagai yang terbaik dalam survei itu dengan meraih skor 78,26.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengaku senang dan bangga. Ia menilai keberhasilan Jateng menjadi provinsi paling berintegritas menurut KPK tak terlepas dari digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat.

“Setelah melakukan pembenahan sistem, dilanjutkan proses digitalisasi sistem. Yakni penerapan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat melalui media social [medsos]. Dengan demikian siapapun bisa mengakses,” kata Ganjar, Selasa.

Selain pelaporan LHKPN yang ditegakkan, Ganjar mengaku pejabat Jateng juga konsisten dalam melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK, yang jumlahnya kian menurun dari tahun ke tahun.

Ganjar juga melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari praktik jual beli jabatan yang marak di pemda-pemda. Lelang jabatan ini menjadi bagian reformasi birokrasi yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Setelah pembenahan dan digitalisasi sistem, Ganjar mengatakan proses selanjutnya adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Maka Ganjar mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jateng memiliki akun media sosial untuk melibatkan peran aktif masyarakat.

"Selain pengawasan, media sosial juga jadi ruang pelayanan bagi masyarakat. Bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungli dan itu berkat laporan masyarakat," katanya.

Ganjar menambahkan pemberantasan korupsi juga harus dicontohkon oleh pimpinan. Oleh karenanya, ia pun ikut turun tangan dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi dengan menata Inspektorat Jateng dan Badan Diklat ASN sehingga menjadi yang terbaik nasional.

Meski demikian, Ganjar mengakui jika masih ada titik-titik yang rawan tindak korupsi. Maka selain perlunya meng-update sistem, pengawasan juga harus ditingkatkan termasuk melibatkan masyarakat luas.

"Upaya terakhir yang mesti kita lakukan adalah membudayakan. Budaya Ini kan kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan tidak mau ditraktir, kita biasakan tidak ngarep-arep (berharap). Kalau ada yang mau minta tolong, kita jelaskan agar semua sesuai prosedur," katanya.

Survei yang menempatkan Jateng sebagai provinsi paling berintegritas itu dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan, yakni sejak Juli 2017-Juli 2018. Metode survei melalui wawancara dan pengambilan sampel responden acak. Selain 120 responden internal dan eksternal, survei juga dilakukan kepada 10 responden ahli.

Dari hasil survei KPK itu, selain Jateng yang menempati urutan pertama ada juga Jawa Timur (Jatim) yang berada di urutan kedua dengan skor 74,96, disusul Sumatra Barat dengan skor 74,63. Sementara, Jawa Barat (Jabar) di urutan ketujuh dengan skor 72,97 dan DKI Jakarta di peringkat kesembilan dengan nilai 68,45.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten