KPK Panggil Gubernur Papua Lukas Enembe Hari Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin (26/9/2022).

 ilustrasi KPK (detik)

SOLOPOS.COM - ilustrasi KPK (detik)

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin (26/9/2022).

“Iya, sejauh ini sesuai agenda sebagaimana surat panggilan yang sudah kami kirimkan dan diterima oleh tersangka maupun penasihat hukumnya,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi Senin.

PromosiTokopedia Card Jadi Kartu Kredit Terbaik Versi The Asian Banker Awards 2022

KPK mengharapkan Lukas Enembe dapat memenuhi panggilan tersebut. “KPK tentu berharap pihak dimaksud memenuhi panggilan di Gedung Merah Putih KPK sesuai yang KPK telah sampaikan secara patut,” katanya.

KPK telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe. Sebelumnya, Lukas Enembe tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi pada Senin (12/9/2022).

KPK memastikan proses penyidikan terhadap Lukas Enembe sesuai koridor dan prosedur hukum, yakni menjunjung asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga : Jejak Menteri Tito Hingga Kontroversi Kasus Lukas Enembe di KPK

“Kepatuhan hukum ini tentu tidak hanya untuk dipedomani KPK saja, namun juga kepada pihak-pihak yang dilakukan pemeriksaan agar prosesnya dapat berjalan secara efektif dan efisien,” ucap Ali dalam keterangannya, Sabtu (24/9/2022).

Oleh karena itu, lanjut dia, alasan ketidakhadiran Lukas Enembe karena kesehatan tentu juga harus disertai dokumen resmi dari tenaga medis agar KPK dapat menganalisis lebih lanjut.

Ia mengungkapkan KPK telah memiliki tenaga medis khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi ataupun tersangka yang dipanggil KPK.

“Tidak hanya kali ini sebagaimana diketahui KPK sebelumnya juga beberapa kali memberikan kesempatan dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi saksi maupun tersangka pada perkara-perkara lainnya. KPK memahami bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia,” jelasnya.

Baca Juga : Pendeta Alberth Yoku Ingatkan Gubernur Papua Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Keinginan tersangka berobat ke Singapura, kata dia, KPK bakal mempertimbangkannya. “Namun, tentu kami juga harus pastikan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka lebih dahulu ketika ia sudah sampai di Jakarta,” tutur Ali.

Sebelumnya, Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menyatakan kliennya tidak memungkinkan menghadiri panggilan pada Senin (26/9/2022) dengan alasan kesehatan.

“Berdasarkan hasil keterangan medis dari dokter pribadi Pak Gubernur, hari Senin [26/9/2022] itu ada pemanggilan kedua untuk Pak Gubernur yang akan dipanggil menghadap ke Gedung KPK ini. Namun, melihat kondisi perkembangan beliau tadi dokter pribadi juga sudah menyampaikan langsung ke Direktur Penyidikan [KPK] bahwa Bapak tidak memungkinkan untuk hadir Senin,” kata dia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (23/9/2022).

KPK belum mengumumkan status tersangka Lukas Enembe. Untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan saat telah dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan tersangka.

Baca Juga : Liburan atau Cuci Uang, Motif Lukas Enembe ke Kasino Jadi Tanda Tanya

Sumber: Antara

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak Gugat Kemenkes & BPOM ke Pengadilan

      Para wakil korban gagal ginjal akut pada anak menggugat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sejumlah industri farmasi.

      2 Hakim Agung Ditangkap, Ketua Mahkamah Agung: Kami Hormati Tindakan Hukum KPK

      MA menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap dua hakim agung, yaitu Sudrajad Dimyati (SD) dan Gazalba Saleh (GS).

      Kejagung Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

      Kejagung menghentikan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

      Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Terima Penghargaan Antikorupsi dari Qatar

      Mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, menerima penghargaan tertinggi di bidang pemberantasan korupsi dari Pemerintah Qatar.

      Kasus Korupsi Jiwasraya: Kejagung Sita Aset Benny Tjokro Seluas 33,9 Hektare

      Kejagung kembali menyita aset milik Benny Tjokrosaputro dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero) dan PT ASABRI (persero).

      Poltracking: Kepuasan Terhadap Pemerintahan Jokowi Melesat Jadi 73,2 Persen

      Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo–Ma’ruf Amin sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang 2022 relatif terus mengalami peningkatan

      Korsleting, Dugaan Penyebab Kebakaran Gedung Kemenkumham

      Penyebab kebakaran gedung Kemenkumham diduga karena korsleting.

      Sempat Vakum, Pameran Fotografi Ujian Akhir Semester di UNS Solo Digelar Lagi

      Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 UNS Solo menggelar pameran fotografi bertajuk Documentary Komunikaxxi pada Senin-Rabu (5-7/12/2022).

      Polemik UU KUHP, Asita: Tak Ada Pembatalan Massal Wisatawan ke Bali

      Lebih dari satu juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahun dengan banyak yang terbang ke Bali, untuk berbagai kegiatan.

      Polemik UU KUHP, Australia Ingatkan Warganya Hati-hati di Indonesia

      Lebih dari satu juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahun dengan banyak yang terbang ke Bali, untuk berbagai kegiatan.

      Aiptu Warsito Terpilih jadi Kusir Kereta Kaesang-Erina, Ini Rekam Jejaknya

      Pemilihan Aiptu Warsito sebagai kusir kereta kuda Kaesang ternyata karena rekam jejaknya.

      Ada 52 Juta Penerima Bansos Fiktif, Kerugian Negara Capai Rp31 Triliun!

      Data fiktif 52 juta penerima bansos itu berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp31 triliun.

      97 Pabrik Direlokasi ke Jateng, Lowongan Kerja Menanti

      Puluhan pabrik baru tersebut bakal menempati wilayah di berbagai tempat di Jawa Tengah.

      Ditinjau Presiden, Ini Penampakan Rumah Tahan Gempa Milik Yonif Raider 300

      Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan rumah tahan gempa itu merupakan salah satu skema untuk perbaikan rumah warga terdampak gempa Cianjur.

      Presiden: Bantuan Gempa Buat Bangun Rumah, Jangan Beli Sepeda Motor!

      Presiden mengingatkan warga penerima bantuan gempa benar-benar menggunakan uang mereka untuk membangun rumah dan bukan membeli keperluan lain, termasuk kendaraan.