KPK Minta Interpol Terbitkan Red Notice Untuk Harun Masiku Setelah Setahun Buron, Febri Diansyah: Dagelan

Mantan Jubir KPK, Febri Diansyah, mempertanyakan keseriusan KPK dalam menangkap Harun Masiku lantaran baru meminta Interpol menerbitkan red notice setelah setahun lebih buron.

 Febri Diansyah. (detik.com)

SOLOPOS.COM - Febri Diansyah. (detik.com)

Solopos.com, JAKARTA -- Setelah setahun empat bulan buron, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru meminta Interpol menerbitkan red notice atas Harun Masiku,  anggota DPR dari PDIP yang jadi tersangka kasus suap pergantian antarwaktu.

Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyebut langkah itu sebagai dagelan. Ia mempertanyakan keseriusan lembaga antirasuah itu dalam memburu Harun Masiku.

"Ini yang disebut serius mencari buron? Bagaimana kisah KPK baru dengan Harun Masiku ini?," tanya Febri dalam cuitan di akun Twitter @febridiansyah, Kamis (3/6/2021).

Mulanya Febri berbicara tentang surat yang dikirimkan KPK ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar diterbitkan red notice atas Harun Masiku pada Senin, 31 Mei 2021. Padahal, kata dia, Harun Masiku telah masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron sejak 27 Januari 2020.

Baca Juga: KPK Lelang Range Rover Bekas Koruptor, Berminat?

Febri bukan tanpa alasan mempertanyakan keseriusan pimpinan KPK memburu Harun Masiku. Sebab, politkus PDIP itu sudah menjadi buron selama 1 tahun 4 bulan.

Kejanggalan TWK

Sejumlah kejanggalan pun diungkit Febri, seperti polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang "menyingkirkan" pegawai KPK yang dinilai bekerja baik. "Penyidik yang masuk dalam tim OTT diganti dengan yang lain diproses penyidikan, sesuatu yang jarang terjadi. Penyidik tersebut sekarang disingkirkan melalui TWK," ucapnya.

"Sedangkan Kompol Rosa, penyidik dari Polri yang juga masuk tim OTT komisioner KPU saat itu, dikembalikan ke Polri," tambahnya.

Dia menyebut Polri saat itu menolak dengan pertimbangan masa tugas Kompol Rosa yang masih panjang di KPK. Wadah Pegawai KPK pun melaporkan pimpinan KPK yang diduga sewenang-wenang dalam pengembalian Kompol Rosa ke Polri kepada Dewan Pengawas.

"Sampai saat ini tidak ada sidang ataupun sanksi yang diberikan Dewas KPK terhadap pimpinan. Sementara Harun Masiku entah di mana," ujarnya.

Baca Juga: Dewas KPK Sebut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Beri Uang Rp3,15 Miliar ke Penyidik

Dibiarkan Lari?

Lebih jauh Febri mengungkap tim KPK lain yang berhasil menangkap sejumlah buron. Namun dia mempertanyakan perkembangan pemburuan Harun Masiku, yang hingga kini belum ditangkap.

"Sementara Harun Masiku masih entah di mana, entah dicari atau dibiarkan lari? Sayangnya, penyidik KPK yang berhasil menangkap sejumlah buron justru disingkirkan melalui TWK," katanya.

Saat ini, kata Febri, penyelidik KPK yang mengetahui keberadaan Harun Masiku justru tidak bisa menangkap karena yang bersangkutan masuk dalam 75 pegawai KPK yang "disingkirkan" karena TWK.

"Itulah perjalanan cerita tentang "dagelan" kasus Harun Masiku. Kenapa pimpinan KPK tidak serius menangkap Harun Masiku? Apakah terkait dengan nama politikus lain yang muncul di persidangan? Kenapa penyelidik dan penyidik yang OTT dan tangani Harun Masiku disingkirkan dengan TWK?" tanya Febri.

Baca Juga: Asesor TWK KPK: "Perintah Atasan Itu Untuk Dipatuhi bukan Untuk Dipertanyakan Kembali"

KPK masih memburu tersangka Harun Masiku. KPK telah meminta Interpol menerbitkan red notice.

"Kalau pencarian HMS [Harun Masiku] tentu KPK akan tetap mencari, tidak tergantung lagi. Karena KPK bekerja dengan sistem dengan organisasi bukan perorangan. Kita sudah terbitkan red notice untuk HMS ini," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di KPK, Rabu (2/6).

"Kita pasti terus lakukan pencarian bekerja sama dengan instansi lain dan internal KPK," tambahnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

Anak di Bawah 12 Tahun Ngemol, Pengelola Targetkan Kunjungan Naik 10%

Kebijakan ini baru akan diuji coba di Jakarta, Bandung, Semarang, DIY, dan Surabaya.

Irjen Napoleon Perintahkan "Pak RT Penjara" Mengganti Gembok

Penganiayaan yang dilakukan Napoleon terhadap Muhammad Kece ini terjadi di Rutan Bareskrim Polri.

Duh, Ada Bupati Pecat Sekda karena Akan Jadi Rival di Pilkada

Bupati Sula mencopot Sekda tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Ibu Mertua Mantan Presiden SBY Berpulang di Usia 91 Tahun

Kendati begitu tidak disebutkan secara detail sakit yang diderita almarhumah.

Menggali Nilai-Nilai Pancasila dan Kebajikan Hidup dari Kota Lama Semarang

Direktorat Informasi dan Kominikasi Publik menggelar dialog interaktif menggali nilai-nilai Pancasila dan pelestarian dari Kota Lama Semarang.

Pameran UVO 2021, Perajin : Lebih Praktis, Bisa Promosi dari Rumah

Para perajin usaha kecil menengah (UKM), merasa terbantu dengan gelaran UKM Virtual Expo (UVO) II 2021 yang diselenggarakan Pemprov Jateng.

Puan Maharani Terima Beasiswa PIP, Begini Kisahnya...

Rano Karno mengaku terkejut ketika ada pelajar bernama Puan Maharani dan masuk dalam program PIP.

Alhamdulillah...Tak Ada Lagi PPKM Level 4 di Jawa dan Bali

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan akan dilakukan uji coba pembukaan mal atau pusat perbelanjaan bagi anak usia di bawah 12 tahun.

Dipuji Bank Dunia, Airlangga: Vaksinasi dan Taat Prokes Cara Menangani Pandemi

Menurut Airlangga, pemerintah juga menekankan agar vaksinasi Covid-19 dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes).

Manfaatkan Posisi Jenderal, Napoleon Bonaparte Diduga Bisa Aniaya M Kece di Rutan Bareskrim

Napoleon Bonaparte diduga kuat bisa menganiaya Muhammad Kece di balik jeruji besi karena merasa seorang atasan.

3 Petugas Jadi Tersangka Kebakaran LP Tangerang

Tiga tersangka tersebut merupakan pegawai LP Kelas I Tangerang berinisial RE, S, dan Y.

Jokowi Bubarkan 3 BUMN, Namanya Mungkin Anda Baru Dengar

Presiden Jokowi membubarkan tiga BUMN dan menggabungkannya dengan perusahaan pelat merah lain untuk efisiensi.

Mau Donor Darah Saat Pandemi? Aman Kok!

Sebelum pandemi stok darah yang dimiliki PMI cukup untuk kebutuhan empat hari, pada masa pandemi berkurang menjadi hanya dua hari. Selain khawatir tertular Covid-19, masyarakat pun sulit mengakses fasilitas donor darah akibat pembatasan mobilitas.

Menpan RB Pastikan Tak Ada Perekrutan CPNS Tahun Depan, Hanya PPPK

Menpan RB, Tjahjo Kumolo, menyebutkan perekrutan CASN tahun depan hanya untuk PPPK tak ada CPNS.

Irjen Napoleon Berdalih Agama untuk Aniaya Muhammad Kece, Polisi: Caper!

Bareskrim Polri menilai yang dilakukan Irjen Napoleon menyebarkan surat terbuka yang menyebut aksinya menganiaya Muhammad Kece berdalih agama sekadar cari perhatian alias caper.