KPK Lawas Masih Setor Uang Eks Menpora Imam Nahrawi Rp12,5 M

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lawas masih meninggalkan jejak harum menyetorkan Rp12,5 miliar rampasan Imam Nahrawi ke kas negara.

 Menpora Imam Nahrawi (kanan) meninggalkan ruangan untuk menunggu giliran bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/4/2019). (Antara-Sigid Kurniawan)

SOLOPOS.COM - Menpora Imam Nahrawi (kanan) meninggalkan ruangan untuk menunggu giliran bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/4/2019). (Antara-Sigid Kurniawan)

Solopos.com, JAKARTA — Bahkan tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi mengubah diri menjadi lembaga rasuah anti Taliban, personel lawas KPK masih meninggalkan jejak harum. KPK dilaporkan menyetorkan Rp12,5 miliar sebagai harta rampasan dari perkara mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi ke kas negara.

"Pelaksanaan putusan ini dengan melakukan penyetoran ke kas negara berupa uang rampasan sejumlah Rp12,5 miliar," kata Plt. juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (4/6/2021), atau hanya tiga hari setelah para personel lama KPK tak lagi dilantik sebagai aparatur sipil negara.

Penyetoran uang Imam Nahrawi itu dilaksanakan oleh Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin dan Andry Prihandono terhadap putusan Mahkamah Agung No. 485 K/Pid. Sus/2021 tanggal 15 Maret 2021 lalu dengan terpidana Imam Nahrawi. "Penyetoran uang rampasan ke kas negara sebagai bentuk komitmen nyata pelaksanaan asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi," ujar Ali.

Baca Juga: Ini Reaksi Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Tentu saja putusan MA bertanggal 15 Maret 2021 tidak bisa diklaim sebagai karya Ali Fikri dan konco-konconya. Majelis kasasi pada MA pada 15 Maret 2021 memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada Imam Nahrawi dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda senilai Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.

Imam Nahrawi juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp19.154.203.882 yang bila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Imam Nahrawi dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup maka akan dipidana selama tiga tahun.

Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Terima Suap Rp11,5 M

Dalam perkara ini Imam Nahrawi dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp11,5 miliar dan gratifikasi senilai Rp8,348 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dalam dakwaan pertama, Imam Nahrawi bersama bekas asisten pribadinya Miftahul Ulum dinilai terbukti menerima uang seluruhnya berjumlah Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E. Awuy.

Tujuan pemberian suap itu adalah untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan Bantuan Dana Hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun kegiatan 2018. Selanjutnya dalam dakwaan kedua, Imam Nahrawi bersama-sama Ulum didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp8,35 miliar yang berasal dari sejumlah pihak.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Berita Terkait

Berita Terkini

Dipanggil KPK Hari Ini, Azis Syamsuddin Bakal Ditangkap di Jumat Keramat?

KPK memanggil Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, diduga terkait kasus suap AKP Stepanus Robin Pattuju.

Kuliah Perdana ITNY : Generasi Z Harus Bisa Berkompetisi dalam Perkembangan Teknologi

Menjelang dimulainya Tahun Akademik 2021/2022, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) menyelenggarakan kuliah perdana.

10 Berita Terpopuler : Tips Cegah Pendarahan Otak - Pria Cabuli Bocah Pakai Selang

Informasi terkait sejumlah makanan yang sebaiknya dihindari untuk mencegah pendarahan otak hingga pencabulan Karanganyar masuk daftar berita terpopuler pagi ini.

Kota Semarang Nomor 1 Kasus Kematian Covid-19 Terbanyak

Kota Semarang menjadi daerah dengan kasus kematian Covid-19 terbanyak se-Indonesia menurut laporcovid19.

Round Up Luhut vs Haris Azhar: Buka Keterlibatan Jenderal Lain, Bakal Berbuntut Panjang

Kubu Haris Azhar mengancam akan membongkar semua kebobrokan Luhut Binsar Pandjaitan di pusaran mafia tambang papua.

Solopos Hari Ini: PTM Jalan Terus, Dalang Mengamen Menjemput Rezeki

Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, memastikan PTM jalan terus meski muncul ribuan klaster baru Covid-19 dari kalangan siswa dan guru.

Tim Haris Azhar: Luhut Kami Ajak Ketemu Tapi Tidak Datang

pihak Luhut tetap pada pendirian mereka, yang meminta Haris Azhar meminta maaf serta menghapus video.

Dukung Luhut, Direktur CISA: Lapor Ke Polisi Langkah Tepat

Herry mengatakan seharusnya jika seseorang memiliki bukti keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua melaporkan kepada kepolisian.

Luhut Janjikan Rp100 Miliar, Begini Tanggapan Aktivis Papua

Lebih baik Luhut meninjau ulang izin-izin investasi yang membuat masyarakat adat di Bumi Cenderawasih sengsara.

Ini Dia Jejak Para Jenderal di Perusahaan Tambang Papua

Hinsa pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada 2015-2017.

Dilaporkan ke Polisi, Kubu Haris Azhar: Kami akan Buka Semua Kebusukan Luhut Cs.

Luhut Binsar Pandjaitan beserta TNI/Polri terdeteksi terkoneksi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ).

Klaster Corona Muncul di Sejumlah Sekolah, Nadiem: PTM Jalan Terus!

Sekolah bakal ditutup sementara jika ada klaster corona yang ditemukan.

Dilaporkan Menteri Luhut ke Polisi, Pembela HAM Mengadu ke Komnas HAM

Jika tuntutan ganti rugi itu dikabulkan hakim, Luhut ingin uang tersebut diserahkan kepada rakyat Papua.

Kunjungan Kerja Di Cilacap, Presiden Jokowi Sempatkan Lepas Tukik di Pantai Kemiren

Selain sejumlah agenda kegiatan, Presiden Jokowi menyempatkan diri melepas tukik atau anak penyu di Pantai Kemiren, Cilacap.

Ada 9 Agenda Penting RI di Sidang Umum PBB. Apa Saja?

Pertemuan para Menlu dari negara G20 dengan mengajak setiap anggota turut mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan.