Solopos.com, SRAGEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen jangan terjebak dalam aspek administrasi atas banyaknya inovasi dan prestasi yang dihasilkan namun tidak dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
“Tadi saya lihat begitu luar biasa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif serta yudikatifnya. Yang saya tekankan, capaian-capaian yang diraih Sragen jangan hanya dalam ranah administratif, tetapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Saya bilang ke Bupati supaya minta bantuan ke wartawan untuk wawancara masyarakat, atau ke tenaga ahli atau mahasiswa bagaimana penerimaan masyarakat supaya matching,” jelas Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Herda Helmijaya, seusai sosialisasi pencegahan korupsi di Gedung DPRD Sragen, Senin (5/6/2023).
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Ia datang bukan cuma untuk sosialisasi antigratifikasi, tetapi juga melihat capaian Sragen dalam upaya pencegahan korupsi. Dia mengapresiasi capaian monitoring center for prevention (MCP) Sragen yang berada di urutan ketiga nasional. Begitu pula sistem pengendalian internal (SPI) dan rapor program pengendalian gratifikasi (PPG) Sragen juga tinggi.
“KPK bisa jadikan Sragen sebagai percontohan kabupaten antikorupsi,” ujarnya.
Herda meminta Inspektorat menguatkan probity auditnya. Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty). Konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran. Tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.
“Jangan kegiatan sudah selesai jadi masalah. Tetapi masalah sudah selesai di awal kegiatan. Yang namanya salah ditunggui ya tetap salah. Contoh, pengadaan barang vendornya sudah dikondisikan, ini sudah salah. Mau diperiksa di ujung pun tetap salah. Dengan probity audit itu bisa mencegah itu,” katanya.
Korupsi Terungkap Setelah Dua Tahun
Herda menerangkan KPK punya tiga strategi dalam pengendalian korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pendidikan dilakukan agar orang tidak berpikir untuk korupsi. Pencegahan dilaksanakan supaya kalau ada orang korupsi gampang ketahuan. Inovasi yang disampaikan Bupati Sragen itu, menurut dia, menyulitkan orang untuk korupsi.
“Rata-rata pengungkapakan kasus itu dua tahun. Kejadian 2019 baru ketahuan 2021 atau 2022. Kalau dua tahun tidak ketahuan jangan tenang dulu karena masa kedaluwarsa perkara korupsi itu 18 tahun, maka disandingkan dengan TPPU [tindak pidana pencucian uang]. Kalau ketahuan sekali maka kami lihat sejarah ke belakang. Ya, di-tracing kemudian dimiskinkan. Kasus pajak misalnya, predikat crime-nya hanya Rp1,5 miliar, tetapi harta yang disita hampir Rp100 miliar, tujuan biar kapok,” ujarnya.
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, mengakui banyaknya capaian prestasi dan inovasi Sragen harus dinilai oleh pihak ketiga supaya objektif. Salah satunya lewat survei kepuasan publik. Survei di pelayanan terpadu satu pintu sudah ada dan nilainya 90. Ia tetap menginginkan survei dari pihak ketiga supaya hasilnya linier dengan prestasi dan inovasi yang dimiliki.
“Kalau ditanya orang kebutuhan sekarang ya infrastruktur, karena tiga tahun anggaran infrastruktur berkurang. Sampai jalan antardesa pun dibangun Pemkab Sragen. Jadi kalau pun Sragen ditunjuk jadi pilot project kabupaten antikorupsi, insyaallah siap,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
