SOLOPOS.COM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi (kanan) memberikan surat usulan pengajuan hak angket KPK kepada Fahri Hamzah selaku pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).(JIBI/Solopos/Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Pernyataan KPK yang mendesak Presiden Jokowi bersikap soal pansus hak angket KPK memancing reaksi dari DPR.

Solopos.com, JAKARTA — Politikus Senayan bereaksi terhadap KPK yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap soal pansus hak angket di DPR. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu sikap Ketua KPK Agus Rahardjo yang meminta Presiden Jokowi mengambil sikap atas dibentuknya Pansus Angket KPK merupakan sikap yang berlebihan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Masinton berdalih bila KPK merasa bersih seharusnya tidak perlu risih bila dipanggil ke DPR. “Ya kalau bersih ngapain risih, kalau jujur ngapain takut. Hadapi saja angket ini, Rahardjo lebay minta bantu Presiden,” kata politisi PDIPerjuangan itu di Gedung DPR, Senin (12/6/2017).

Anggota Pansus Angket KPK tersebut menegaskan bahwa DPR telah berkomitmen untuk antikorupsi. Dengan demikian, katanya, semua pihak seharusnya tidak perlu khawatir dengan kinerja Pansus Angket KPK. “Memangnya komitmen kita bukan pada pemberantasan korupsi? Gila aja, memang KPK saja yang tidak korup, kita juga anti korup,” ujarnya.

Senada dengan Masinton, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi mengingatkan bahwa Pansus Angket KPK tidak lain untuk menguatkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Politikus NasDem tersebut mengatakan Pansus Angket KPK tidak akan membuat persoalan selama kinerja KPK sudah sesuai prosedur.

Bagaimana pun juga, kilahnya, kerja KPK tidak boleh sampai menyalahgunakan wewenang (abuse of power). Terkait permintaan KPK agar Presiden Jokowi bersikap, Taufiqulhadi mengatakan karena proses angket berlangsung transparan di depan publik, dia mengatakan mendorong presiden untuk intervensi merupakan sikap tidak bertanggung jawab.

“Itu sama ingin merusak hubungan antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap agar Presiden Joko Widodo ikut menolak keberadaan Pansus Angket KPK. “Paling tidak, Presiden Jokowi sama seperti suara KPK [menolak Pansus angket KPK],” kata Agus di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, belum lama itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya