Kota Cerdas

Solopos.com, SOLO — Program Kementerian Komunikasi dan Informatika menginisiasi Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia sejak 2017 hingga sekarang patut diapresiasi.

Inovasi konsep green city yang digabungkan dengan penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi pintar telah dimanfaatkan secara efisien sebagai peluang meningkatkan pelayanan publik dalam berbagai segi kehidupan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Konsep ini antara lain mengatur alokasi sumber daya daerah, transparansi dan partisipasi publik, transaksi nontunai, manajemen limbah, transportasi publik, pengurangan polusi dan emisi gas buang, keamanan, pengelolaan data dan informasi, dan masih banyak lagi.

Program smart city atau kota cerdas ini mendapat dukungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koordinator Perekonomian.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut ada beberapa indikator kota cerdas, yakni smart development planning, smart green open space, smart transportation, smart waste management, smart water management, smart building, dan smart energy.

Dana dan Infrastruktur

Pakar dari Institut Teknologi Bandung, Suhono S. Supangkat, menambahkan komponen lain yang tidak kalah penting, yakni  smart people, smart government,  smart economy, smart governance, smart mobility, smart environment, dan smart living.

Cukup membanggakan ketika beberapa kota besar sukses sebagai percontohan smart city, seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang, Jogja, dan Denpasar. Berkat kesuksesan itu, kota-kota lain juga didorong untuk meniru dan mengimplementasikan guna menjawab tantangan zaman.

Tentu saja ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan secara matang mulai dari dana dan infrastruktur yang memadai untuk menunjang pemanfaatan Internet of things (IoT) dan sumber daya manusia (SDM) yang bisa menguasai teknologi digital.

Merujuk data Citiasia Center for Smart Nation, total nilai investasi pengembangan smart city di seluruh Indonesia cukup besar, yakni US$400 miliar (sekitar Rp5,4 triliun). Pemerintah daerah melalui persetujuan DPRD menyiapkan anggaran khusus yang cukup dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung konsep smart city.

Terkait pengadaan infrastruktur, Kementerian Komunikasi dan Informatika merealisasikan 1.500 base transceiver station (BTS) dari 5.000 BTS yang ditargetkan pada 2019 dan semoga rencana penambahan 3.447 BTS pada 2020 mendatang bisa terlaksana dengan baik.

Masterplan smart city juga telah dirancang guna memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasi potensi di masing-masing daerah, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Guna mewujudkan indikator smart people yang menyangkut sumber daya manusia tampaknya masih perlu pembenahan. Sebagai pengelola, pemerintah perlu dibekali materi penguasaan teknologi informasi guna meningkatkan kompetensi dalam penguasaan, pengelolaan, dan pewujudan program smart city.

Membangun Integritas

Pembekalan nilai dan semangat kebangsaan berlandaskan Pancasila dan kewarganegaraan juga perlu guna membangun integritas mengingat besarnya penggunaan anggaran dalam pembangunan smart city yang rawan praktik korupsi.

Di samping itu, pemerintah perlu merancang skema pembiayaan terencana berdasarkan survei secara langsung di wilayah yang ditargetkan menjadi smart city, bukan dari laporan formal semata. Upaya ini guna

Diperlukan pula regulasi yang tegas guna mencegah tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemerintah satu dengan yang lainnya. Transparansi perkembangan pembangunan secara berkala kepada publik cukup efektif mencegah korupsi.

Langkah terakhir yang tidak kalah penting ialah memerhatikan aspek masyarakat sebagai khalayak sasaran program smart city dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan menggunakan media online melalui program literasi.

Agar efektif, sebelum mengadakan program literasi, pemerintah sebaiknya mendata khalayak sasaran sehingga informasi bisa tersebar secara merata. Oleh karena itu, masyarakat bisa memanfaatkan layanan publik secara optimal dan bisa menerima perubahan ke arah digitalisasi. Sebaik apa pun program tidak akan efektif jika tidak dikelola dengan baik.