KORUPSI RASKIN BANTUL : Kades Bantah Terlibat Tapi Benarkan Harga Lebih Tinggi

Korupsi raskin Bantul tengah diselidiki

Harianjogja.com, BANTUL-  Beras miskin (raskin) untuk ribuan keluarga miskin dijual di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul menyelidiki kasus dugaan korupsi penyaluran beras untuk keluarga miskin di Desa Poncosari, Srandakan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bantul Setiono mengatakan, kasus dugaan korupsi raskin tersebut mulai diselidiki Februari lalu.

“Ini kasus korupsi pertama di 2016,” lanjutnya, Jumat (18/3/2016)

Perkara ini mulai diselidiki setelah Kejari menerima laporan dari masyarakat. Sejauh ini kata dia, lembaganya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

“Sekarang masih penyelidikan jadi kami belum menetapkan tersangka. Kami belum bisa sebut siapa saja yang terlibat,” lanjutnya.

Terpisah, Kepala Desa Poncosari, Srandakan Suprianto membantah terlibat korupsi raskin. Menurutnya, distribusi raskin ditangani langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bersama kepala dusun.

“Saya enggak tahu menahu soal raskin itu, yang menangani Pak Kesra. Beliau sekarang sedang sakit opname, baru satu minggu ini sakitnya,” imbuh dia.

Namun ia membenarkan ada indikasi penjualan raskin melebihi harga yang ditetapkan pemerintah.

“Iya, memang benar itu ada,” tuturnya.

Ikhwal dugaan penggelapan sebagian raskin oleh pengurus, Suprianto menyatakan tidak benar.

Dinas Sosial Bantul sebelumnya melansir, kuota raskin pada 2016 sebanyak 88.611 keluarga. Kuota raskin tahun ini sama dengan 2015, kendati terjadi perubahan penerima raskin sebanyak 3.000 keluarga.