SOLOPOS.COM - Wali Kota Madiun Bambang Irianto (tengah) berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/11/2016). Bambang Irianto resmi ditahan KPK. (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Adimaja)
Korupsi Madiun, Bambang Irinato dipindahkan ke Rutan Klas I Surabaya.
Madiunpos.com, SIDOARJO — Kepala Rutan Klas I Surabaya, Bambang Haryanto, mengatakan seluruh penghuni baru Rutan Klas I Surabaya wajib mengikuti masa pengenalan lingkungan (mapenaling), termasuk Wali Kota Madiun nonaktif, Bambang Irianto (BI).
Promosi
Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Tujuannya untuk mengenal lingkungan di dalam rutan lebih baik lagi dan meninggalkan egonya masing-masing karena di dalam rutan berisi banyak orang,” kata Bambang Haryanto, Selasa (21/3/2017).
Dia mengemukakan waktu pelaksanaan “mapenaling” ini bervariasi antara tiga hari dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dari penghuni baru ini.
“Selanjutnya, penghuni baru ini akan ditempatkan di blok khusus kasus masing-masing yakni di blok Tipikor. Tempatnya tidak begitu luas, sedianya berisi sebanyak lima orang, tetapi harus diisi sebanyak 35 orang,” kata dia.
Diberitakan, Bambang Irianto tiba di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, sekitar pukul 16.30 WIB dengan mengenakan rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seusai turun dari mobil, langsung digiring oleh petugas dan masuk ke dalam ruangan di dalam Rutan Klas I Surabaya Medaeng.
Sementara itu, Indra Priangkasa selaku kuasa hukum Bambang Irianto mengatakan pemindahan penahanan ini dikarenakan lokasi perkara tersebut berada di Jawa Timur.
“Selain itu, banyak saksi yang berasal dari Madiun, Jawa Timur, sehingga pelaksanaan sidang juga akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya,” kata dia.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu dakwaan sebelum proses persidangan tersebut dilakukan. “Prediksi kami pada bulan depan, persidangan ini sudah bisa dilakukan,” kata dia.
KPK menjerat Bambang Irianto dengan tiga tindak pidana. Sangkaan pertama dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun anggaran 2009-2012 senilai Rp76,523 miliar.
Bambang disangkakan pasal 12 huruf i atau pasal 12 B atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Sangkaan kedua adalah pasal 12 huruf B mengenai penerimaan gratifikasi sebesar Rp50 miliar berhubungan dengan jabatannya selama menjabat sebagai Wali Kota Madiun 2009-2014 dan 2014-2019. Penerimaan uang itu berasal dari pejabat setempat, pihak swasta maupun pengurus asosiasi.
Ia disangkakan pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai penerimaan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Terkait kasus gratifikasi ini, KPK sudah menyita uang Rp6,3 miliar, US$84.000, satu kilo emas batangan, satu ruko di Madiun, lima bidang tanah di Madiun termasuk yang dijadikan kantor DPC Partai Demokrat serta satu bidang sawah seluas 6.350 meter persegi di Jombang.
Sangkaan ketiga adalah pasal 3 atau pasal 4 UU no. 8 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan ancaman bagi mereka yang terbukti melakukan perbuatan tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
Terkait TPPU, ada 30 anggota DPRD Madiun yang sudah mengembalikan uang ke KPK senilai total Rp370 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik
Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini"
Klik link ini.
