SOLOPOS.COM - Politikus PKS Fahri Hamzah seusai memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/4/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Rivan Awal Lingga)

Fahri Hamzah mempertanyakan keberanian KPK menindaklanjuti penyebutan nama SBY dalam sidang kasus korupsi e-KTP.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan dan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mirwan Amir. Mantan politikus Demokrat itu menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan proyek e-KTP diteruskan meski tahu bermasalah.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Saat bersaksi di sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/1/2018), mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir menyebut SBY memerintahkan proyek e-KTP jalan terus meski tahu bermasalah.

“Ayo kita buka. Berani enggak buka. Kenapa Nazaruddin [mantan Bendum Partai Demokrat M Nazaruddin] ngaku, tapi dia tidak jadi tersangka? Yang belum ngaku, jadi tersangka? Kalau ini bancakan, kenapa baru satu yang jadi tersangka, cuma Setya Novanto,” kata Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Sebelumnya, nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Setya Novanto di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dia disebut memerintahkan agar proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tersebut tetap berjalan. Baca juga: SBY Disebut Terlibat Korupsi E-KTP, Demokrat Tuding Fitnah.

Kuasa hukum Setya Novanto sebelumnya menanyakan soal proses pembahasan e-KTP di DPR kepada Mirwan Amir. Dia lalu menyarankan kepada SBY agar lebih baik proyek e-KTP tidak berlanjut mengingat banyaknya masalah. Baca juga: Saksi: SBY Perintahkan Proyek Jalan Terus Meskipun Bermasalah.

“Pernah saya sampaikan bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan,” ujarnya menjawab pertanyaan penasihat hukum Novanto, Firman Wijaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Menurutnya, seorang pengusaha calon vendor e-KTP, Yusnan Solihin, juga sudah menyarankan kepadanya agar proyek tidak diteruskan. Oleh karenanya, Mirwan melaporkan hal tersebut kepada SBY.

“Posisi saya kan orang biasa saja. Untuk menyetop program e-KTP, tapi saya sudah sampaikan itu kepada Pak SBY,” ujarnya. Ketika disampaikan SBY menyatakan bahwa Indonesia tengah menuju pilkada sehingga proyek itu diteruskan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya