KORUPSI E-KTP : Karena Setya Novanto, Elektabilitas Golkar Merosot di Bawah 11%

Kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto diyakini menjadi penyebab merosotnya elektabilitas Partai Golkar.

Solopos.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Meutya Hafid mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kinerja partainya setelah hasil survei menyebut elektabilitas Golkar merosot hingga di bawah 11%. Elektabilitas partai beringin di bawah Partai Gerindra dan PDIP.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sebelumnya lembaga survei Poltracking Indonesia menempatkan elektabilitas Golkar di posisi ketiga disalip Partai Gerindra yang baru dua kali ikut pemilu. Meutya mengatakan pihaknya akan mengevaluasi apakah penurunan tersebut terkait kasus hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.

“Tapi, kami tetap mencermati karena Golkar memperhatikan suara rakyat bagaimana elektabilitas kita juga jadi evaluasi,” kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senin (27/11/2017).

Evaluasi elektabilitas Golkar yang turun jadi pegangan untuk prinsip kehati-hatian. Terkait hal itu, Meutya berpendapat tidak ada jaminan jika Munaslub lebih cepat akan membuat partai solid. “Kalau Munaslub dipercepat dan ternyata kemudian Golkar belum siap, maka yang terjadi adalah perpecahan yang juga berbahaya,” ujarnya.

Tapi di sisi lain, ujar Meutya, opini publik terus terbentuk dan Golkar terus di-bully oleh masyarakat karena kasus Novanto juga harus menjadi perhatian. “Kita mencari timing tepat dan langkah yang harus dilakukan seperti apa,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda sebelumnya menyatakan pilihan partai politik saat ini masih didominasi PDIP sebesar 23,4%. Pada posisi kedua, ada Partai Gerindra 13,6%. Sedangkan Partai Golkar ada di posisi ketiga dengan 10,9%.

Kondisi itu jauh berbeda dari hasil Pemilu 2014 yang menempatkan PDIP sebagai pemenang pemilu dengan raihan 18,95% suara, Partai Golkar 14,75% suara, dan Partai Gerindra 11,81% suara. Menurut Hanta disalipnya Golkar oleh Gerindra ini tak lepas dari kasus dugaan korupsi e-KTP yang tengah menjerat Novanto.