KORUPSI DPR: Hidayat Nur Wahid Minta Dipo Alam Ungkap Ketua Fraksi yang Dituduh Korupsi

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Promosi Uniknya Piala Asia 1964: Israel Juara lalu Didepak Keluar dari AFC

“Pak Dipo jangan hanya sekedar ngomong saja, tetapi harus dapat membuktikannya. Kita tunggu saja 3×24 jam apakah Pak Dipo akan menyebut nama. Kalau tidak ada nama, berarti beliau telah mealukan fitnah,” kata Hidayat di Jakarta, Selasa (13/11/2012). Hidayat mengaku salut dengan tindakan Dipo yang dengan berani melontarkan pernyataan tersebut. Dia menilai, hal itu sebagai upaya untuk menghentikan praktik kongkalikong di BUMN, DPR, dan kementerian terkait.

Namun, Dipo diharapkan tidak hanya sekedar omong belaka tetapi juga harus berani dengan tegas dan terbuka mengungkap skandal korupsi di parlemen. Sebab, hal itu bisa membantu penegakan hukum, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dari unsur KKN. “Harus ada klarifikasi dan tindakan tegas serta terbuka. Karena bila hanya omongan saja maka hanya akan menjadi politik fitnah. Ini tidak membantu menegakkan hukum, tidak membantu good clean government,” tegasnya.

Sebagai salah satu ketua fraksi di DPR Hidayat merasa tersinggung dengan pernyataan Dipo. “Saya tantang kejantanan beliau, siapa ketua fraksi? Kalau jujur, tunjuk saja,” tegasnya. Menurut Hidayat, kejahatan korupsi tidak hanya di legislatif. Pada unsur negara yang lain, eksekutif dan yudikatif, korupsi juga mengakar kuat.

Mantan ketua MPR itu mendesak Dipo untuk terbuka, dan secara transparan menunjukkan data dan bukti terkait. Sehingga ketua fraksi yang diduga korupsi tersebut, bisa diproses ke meja hijau. “Bukan tugas yang baik sebagai kabinet, seolah-olah menyalahkan DPR. Bagaimana korupsi bisa diselesaikan. Bahwa di DPR ada yang bersalah,” kata Hidayat.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari juga mengkritik pernyataan Dipo Alam. Ia melihat apa yang disampaikan Dipo memperkeruh suasana. Eva meminta Dipo melakukan upaya yang konkrit dan produktif dengan melaporkan oknum yang dimaksud. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi hanya akan efektif jika ada penuntutan hukum terhadap pelaku.

“Harus ada efek jera yang disertai perbaikan sistem agar tindakan pidana semacam tidak terulang,” kata Eva. Eva mengatakan, sepatutnya KPK dilibatkan dalam skema pencegahan korupsi. Ini dilakukan agar skema pencegahan tindak pidana korupsi efektif, bukan sebatas wacana.

“Selain mereka wajib membuat perencanaan yang tidak koruptif, setiap akhir tahun juga membuat laporan kecurangan, analisis penyebab, ataupun kelemahan sistem. Dengan demikian, perbaikan sistem bisa diperbaiki secara gradual dan fundamental demi menghindarkan kerugian negara,” jelasnya.