Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Dipidana? Ini Kata ICW

Tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara.

 Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana

SOLOPOS.COM - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana

Solopos.com, JAKARTA — Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan pernyataan Jaksa Agung terkait penghapusan pidana untuk pelaku korupsi di bawah Rp50 juta dapat menjadi pemicu peningkatan kasus korupsi di Indonesia.

“ICW meyakini pernyataan Jaksa Agung itu akan semakin menambah semangat para pelaku untuk melancarkan praktik korupsi karena tidak akan diproses hukum,” kata Kurnia ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Jumat (28/1/2022).

PromosiDekat Golden Triangle, Indonesia Ladang Empuk Jaringan Narkoba Global

Kurnia menegaskan hingga saat ini Pasal 4 Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) masih berlaku. Regulasi itu menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pemidanaan pelaku tindak pidana.

Baca Juga: Kongkalikong Bupati Kotim dan Dirjen Kemendagri di Korupsi Dana PEN

“Patut diingat mengembalikan dana hasil praktik korupsi hanya dapat dijadikan dasar untuk memperingan tuntutan dan hukuman, bukan malah tidak ditindak,” ucap dia.

Oleh karena itu, Kurnia menegaskan pernyataan Jaksa Agung perihal penghapusan pidana pelaku korupsi di bawah Rp50 juta jika mengembalikan kerugian keuangan negara kurang didasari argumentasi hukum yang kuat.

Selain kurangnya argumentasi hukum yang kuat, Kurnia menilai pernyataan Jaksa Agung RI seolah memberi jaminan bahwa para pelaku korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp50 juta tidak akan menjalani proses hukum.

Baca Juga: ICW: KPK Harus Mencontoh Kejagung Tangani Korupsi

Pernyataan Kurnia merupakan tanggapan atas pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI, Kamis (27/1/2022).

“Tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara,” kata Burhanuddin di dalam rapat kerja saat merespons tanggapan dari sejumlah legislator.

Penyelesaian tersebut, tutur Burhanuddin, bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan proses hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

“Terhadap pelaku dilakukan pembinaan oleh inspektorat agar tidak mengulangi perbuatannya,” tutur Burhanuddin.

Sumber: Antara

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Berita Terkini

Aspal Meleleh, Krisis Iklim Perburuk Gelombang Panas India-Pakistan

Gelombang panas ekstrim menghantam India dan Pakistan dengan cuaca bertemperatur tinggi hingga 50 derajat celcius yang membuat aspal meleleh dan diprediksi bakal lebih buruk akibat krisis iklim.

Belum Ada Bintang Terang, Aja Kesusu…

Frasa ”aja kesusu” atau jangan terburu-buru yang dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Kerja Nasional Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/5/2022), adalah pesan yang berlaku umum, namun juga bisa ditafsirkan lebih sempit sesuai konteks dan ruangnya.

Andika Perkasa Muncul dalam Bursa Capres NasDem

Nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Rahmat Gobel masuk dalam bursa capres Partai NasDem.

Profil Ketua MK Anwar Usman, Adik Ipar Baru Presiden Jokowi

Ketua MK Anwar Usman resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi setelah menikahi Idayati di Solo, Kamis (26/5/2022).

Memprihatinkan, Belum Banyak Mahasiswa Hukum Baca Putusan Peradilan

Cukup memprihatinkan, mahasiswa Fakultas Hukum saat ini tidak tertarik untuk membaca putusan-putusan hukum semisal putusan MK terkait dengan persoalan KPK.

Mengundang Bencana di Tanah Bencana

Ekspansi industri dan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, menicayakan krisis lingkungan berupa tanah ambles dan banjir atau rob.

Temui Presiden dalam GPDRR di Bali, Save The Children Suarakan Aspirasi

Presiden Joko Widodo menyambangi Rumah Resiliensi Indonesia (RRI) sebagai bagian dari Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.

Nikahi Adik Jokowi, Ketua MK Anwar Usman Pernah Main Film, Ini Judulnya

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman yang menikahi adik Jokowi, Idayati, ternyata pernah bermain film. Apa judulnya?

Kembalinya Sentralisasi

Penunjukan dan pengangkatan para penjabat kepala daerah pada 2022 dan 2023 dengan masa jabatan setahun hingga lebih dari dua tahun sama saja dengan mengembalikan sentralisasi pemerintahan.

Nikahi Adik Jokowi, Ketua MK Anwar Usman Pernah Jadi Guru Honorer

Nikahi adik Jokowi, Idayati, ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, ternyata pernah menjadi guru honorer.

Biodata Anwar Usman, Ketua MK yang Nikahi Adik Jokowi Hari Ini

Ini dia biodata atau profil dari Anwar Usman, Ketua MK yang menikahi adik Jokowi, Idayati hari ini, Kamis, 26 Mei 2022.

Dinilai Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dapat Pujian dari PBB

Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) memuji Indonesia yang dinilai berhasil mengendalikan Covid-19 sehingga perhelatan forum Platform Global Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022.

Kisah Nokia yang Hilang dan DPD yang Merasa Dibedakan

Saat Apple membukukan keuntungan US$123,9 miliar atau setara Rp1,779 triliun per Desember 2021, Nokia justru mulai dilupakan.

Sejarah Hari Ini: 26 Mei 1889 Menara Eiffel Dinaiki Pengunjung

Beragam peristiwa bersejarah di berbagai belahan dunia terjadi dari tahun ke tahun pada 26 Mei.

Ada Beasiswa S2 di China dari Luhut dan LPDP, Begini Persyaratannya

Untuk teknis pelaksanaan program beasiswa tersebut, Menteri Luhut bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).