KORBAN NORMALISASI Sungai Grompol Datangi Pemda

SRAGEN–Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) mendampingi warga korban normalisasi Sungai Grompol mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk menuntut ganti rugi, Selasa (31/1/2012). Pertemuan kedua belah pihak menyepakati adanya ganti rugi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Kedatangan perwakilan korban normalisasi Sungai Grompol ke Pemkab Sragen tidak hanya didampingi Komnas-HAM melainkan juga diikuti LPH Yaphi Solo. Kehadiran mereka diterima pimpinan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Pemkab Sragen, Camat Masaran, dan kepala desa (Kades) di lima desa, yakni Desa Pilang, Sidodadi, Pringanom, Kliwonan dan Karangmalang. Selain itu dari pihak DPRD Sragen dihadiri langsung Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto, didampingi Wakil Ketua Dewan, Hariyanto.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) Sragen, Suharto, saat dijumpai Solopos.com, Selasa, mengaku turut serta memantau pertemuan tersebut. Dia menyatakan pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa ganti rugi
bagi korban normalisasi Sungai Grompol bakal diberikan sesuatu aturan yang berlaku. Dia mengatakan dalam pertemuan itu belum menyebut nominal bantuan, tapi yang jelas jumlah warga yang akan mendapat ganti rugi akan diverifikasi lagi.

“Bappeda dan DPU yang nantinya akan memverifikasi data jumlah rumah yang menjadi korban normalisasi Sungai Grompol. Saya jumlahnya belum tahu, yang jelas dalam pertemuan itu juga belum menyebut data. Pertemuan itu hanya menyebut ada lima rumah yang terkena abrasi Sungai Grompol beberapa hari lalu yang segera mendapat penanganan,” ujarnya.

(JIBI/SOLOPOS/Tri Rahayu)