Korban lahar dingin minta ganti rugi lahan pertanian

SLEMAN—Warga korban banjir lahar dingin Merapi meminta Pemerintah memberikan solusi atas lahan pertanian mereka yang hancur. Pasalnya, sejak erupsi Merapi 2010 lalu, sampai sekarang belum ada pembahasan yang pasti mengenai besaran ganti rugi bagi pemilik lahan pertanian yang rusak akibat sapuan material lahar dingin.

“Memang rumah kami masih utuh karena tidak terkena banjir lahar dingin. Namun, kalau lahan pertanian tempat menggantungkan hidup sudah habis, bagaimana kami bisa bertahan?” kata  Ngatini, 40, warga Dusun Salam, Wukirsari, Cangkringan kepada Harian Jogja, belum lama ini.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal senada disampaikan Erna, 37, warga Dusun Duwet, Wukirsari, Cangkringan. Sejak lahan pertaniannya habis diterjang material, dia dan suaminya kelimpungan mencari uang untuk bertahan hidup.

“Modal jualan buah ini juga hasil dari utang pada sanak kerabat. Sama sekali tidak ada bantuan dari pemerintah,” ujar salah satu pedagang yang membuka lapak di pasar Cokrokembang, Wukirsari, Cangkringan itu.

Adapun Narto, 75, yang juga warga Dusun Salam menuturkan, sejak Desember 2010 hingga April 2011, dirinya mencatat ada sekitar 36 kali banjir lahar dingin di Kali Opak.

Akibatnya, lahan pertanian di sejumlah dusun di sisi kanan dan kiri bantaran Kali Opak itu berubah menjadi hamparan material berupa pasir dan batu. Di antaranya di Dusun Salam, Sonon, Krajan, Songo, Mbubur, Duwet, dan Ngemplak, di Desa Wukirsari, Cangkringan.

“Bukan hanya lahan pertanian. Tanaman keras seperti jati dan sengon juga habis disikat lahar dingin. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi,” ujar Narto.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Urip Bahagia menjelaskan saat ini pemerintah masih berfokus pada rencana aksi erupsi. Sedangkan untuk rencana aksi banjir lahar, memang belum dibahas secara matang.

“Sebagai pengganti bantuan untuk sementara, setidaknya masyarakat di bantaran Kali Opak masih bisa menambang material di atas lahan pertaniannya,” ujar Urip saat ditemui seusai menghadiri rapat di ruang Paripurna DPRD Sleman, Selasa (2/8) siang.(Harian Jogja/Dinda Leo Listy)

Foto Ilustrasi