Tutup Iklan

Korban Corona Berjatuhan, Ini Aturan Main Jika Indonesia Lockdown

Pemerintah telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lockdown, padahal imbauan tetap di rumah tak digubris.

 Seorang tentara terlihat di Plaza Duomo setelah dekrit pemerintah untuk melakukan lockdown seluruh Italia, 10 Maret 2020. (Reuterus-Flavio Lo Scalzo)

SOLOPOS.COM - Seorang tentara terlihat di Plaza Duomo setelah dekrit pemerintah untuk melakukan lockdown seluruh Italia, 10 Maret 2020. (Reuterus-Flavio Lo Scalzo)

Solopos.com, JAKARTA – Opsi lockdown Indonesia atau secara parsial di kota-kota episentrum wabah virus corona (Covid-19) kian menguat. Per Kamis (26/3/2020), tercatat sudah ada 893 pasien positif virus corona di Indonesia. Sayang, pemerintah pusat masih bergeming.

Sebanyak 78 pasien di antaranya meninggal dunia, dan 35 orang lainnya telah dinyatakan sembuh. Dengan demikian, kasus aktif di Indonesia mencapai 780 pasien. Tak hanya di Ibu Kota, kasus positif corona juga mulai meluas ke daerah-daerah lainnya.

Di Jakarta, jumlah pasien positif virus corona telah mencapai 459 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 29 orang telah sembuh, dan yang meninggal telah mencapai 48 orang. Adapun, orang dalam pemantauan (ODP) di Ibu Kota sudah mencapai 1.850 orang.

Dari sisi regulasi, Indonesia sebetulnya memiliki aturan yang cukup kuat dalam penanganan kondisi saat ini, yaitu UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hanya saja, sampai kini belum ada aturan turunannya.

Dalam UU tersebut, tertulis:

Pasal 1

Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk:

a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan

d. Memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Adapun, penyelenggaran kekarantinaan kesehatan di wilayah, sebagaimana di atur dalam Bab VII, adalah sebagai berikut:

Pasal 49

1. Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

2. Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

3. Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Yang dimaksudkan dengan menteri di sini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Social Distancing Tak Efektif

Alih-alih memutuskan lockdown, pemerintah Indonesia hanya menerapkan pembatasan sosial (social distancing) yang tidak efektif. Hal itu diputuskan pemerintah pada Minggu (15/3/2020).

“Yang perlu dilakukan adalah penerapan pembatasan sosial (social distancing), yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang,” tegas Presiden Jokowi.

Sebagai wujud dari kebijakan tersebut, pemerintah mengimbau masyarakat untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. UU No 6/2018 juga mengatur hal itu. Namun, yang disebut dalam UU adalah pembatasan sosial berskala besar.

Pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu.

Adapun, pembatasan sosial berskala besar tersebut paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan tersebut tidak begitu berdampak karena tidak semua tempat kerja meliburkan aktivitasnya. Aktivitas di tempat atau fasilitas umum juga masih terlihat ramai.

Imbauan yang Dilanggar

Yang paling kelihatan sejauh ini adalah peliburan sekolah dan pembatasan kegiatan keagamaan di sejumlah daerah. Meskipun ada beberapa daerah yang masih melanggar.

Sebagian orang menilai pembatasan sosial ada lockdown secara halus di Indonesia. Belakangan, istilah pembatasan sosial atau social distancing tersebut dipertajam lagi menjadi jaga jarak fisik (physical distancing). Istilah physical distancing digagas oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Organisasi tersebut meminta agar istilah ini yang digunakan.

Di Indonesia, penggunaan frasa physical distancing atau jaga jarak fisik jauh lebih dipahami ketimbang social distancing.

Dapat disaksikan di beberapa tayangan video yang beredar, bahwa masyarakat ramai-ramai meneriakkan kampanye social distancing. Akan tetapi, pada saat yang sama, mereka meneriakkan kampanye itu secara bersama-sama dalam kerumunan yang besar, dan tak ada jarak sama sekali.

“Narasi jaga jarak harus dipahami oleh semua orang. Kita harus fokus menyampaikan pesan ini ke publik soal apa itu jaga jarak. Dilarang berkerumun. Dilarang berdekatan. Hindari kerumunan. Selama rakyat tidak tahu social distancing dengan bahasa mereka atau bahasa rakyat, maka kebijakan ini tidak akan pernah berhasil,” ujar Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Senin (23/3/2020).

Apakah kebijakan ini cukup efektif? Jika dilihat dari sebaran virus corona yang kini telah mencapai daerah-daerah lain, dapat dikatakan imbauan pemerintah sejauh ini belum begitu efektif. Jadi, wajar jika banyak pihak, bahkan DPR, mendesak Jokowi segera memutuskan lockdown sebagian wilayah Indonesia.

Lockdown di Negara Lain

Sebelum di Indonesia, opsi lockdown ini diterapkan di sejumlah negara, tetapi disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi negara itu. Kota Wuhan telah di-lockdown sejak Kamis (23/1/2020). Langkah yang dramatis ditempuh oleh pemerintah setempat tersebut membatasi membatasi pergerakan 60 juta orang di Provinsi Hubei ketika infeksi Covid-19 berada di luar kendali.

Kala itu, perjalanan udara dan kereta api dihentikan. Demikian juga dengan perjalanan kendaraan pribadi yang sangat dibatasi. Pemerintah juga melarang pertemuan besar dan mencegah orang keluar dari rumah mereka.

Perkantoran ditutup. Begitupun dengan persekolahan dan kampus. Area pertokoan ditutup kecuali yang menjual bahan makanan dan obat-obatan. Pada saat yang sama, petugas berdatangan ke rumah warga untuk mengecek kesehatan.

Dikutip Bisnis dari BBC.com dan Guardian.com, saat ini 1/5 penduduk dunia atau 1,7 miliar orang telah dikunci untuk menghindari wabah mematikan itu.  Hingga Kamis (26/3/2020), setidaknya sebanyak 16 negara telah melakukan lockdown dengan berbagai karakteristik dan istilahnya masing-masing.

Di Italia, negara yang melaporkan angka kematian tertinggi melampaui China, kebijakan lockdown secara nasional telah berlaku mulai Selasa (10/3/2020). Jumlah korban tewas di negara itu sudah lebih dari 7.500 orang.

Negara Spanyol menjadi negara Eropa kedua setelah Italia yang melakukan karantina secara nasional. Otoritas Spanyol memberlakukan penguncian wilayah mulai 14 Maret 2020. Hingga hari ini, jumlah korban meninggal telah mencapai angka 3.434 jiwa di negara itu.

Adapun, pemerintah Inggris telah mengeluarkan kebijakan mengunci wilayahnya selama 3 pekan ke depan mulai Senin (23/3/2020). Per Kamis (26/3/2020), jumlah korban tewas di negara itu mencapai 463 orang.

Prancis memberlakukan lockdown mulai 16 Maret 2020 selama 15 hari. Jumlah korban meninggal per hari ini tercatat 1.331 jiwa. Dengan angka kematian sembilan orang hingga hari ini, seluruh wilayah Irlandia juga mulai dikunci.

Begitu pula dengan Polandia, Belgia, Belanda dan Denmark. Di Asia, ada India, Filipina, Malaysia, Lebanon dan Yordania. Di negara Amerika Latin, terdapat negara El Salvador dan Argentina.

Lockdown di Indonesia

Kendati sebarannya begitu cepat, pemerintah telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown. Akibatnya, imbauan untuk tetap di rumah tak digubris. Ribuan perantau asal Jateng dan Jatim meninggalkan Jabodetabek -- episentrum Covid-19 Indonesia -- ke kampung masing-masing.

“Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi yang juga menginstruksikan ke saya, menegaskan tidak akan ada lockdown di Indonesia. Jawaban saya ini semoga bisa jadi kepastian bagi seluruh komponen masyarakat dan juga sahabat dari berbagai negara terutama yang berada di Jakarta,” ujar Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Sabtu (21/3/2020).

Dari sisi regulasi di Indonesia, memang tidak ada istilah lockdown. Yang ada hanyalah karantina. Karantina terbagi menjadi tiga, yakni karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Lingkup karantina rumah dan karantina rumah sakit jauh lebih kecil.

Karantina rumah diatur dalam Pasal 50, 51 & 52 UU No. 6/2020. Adapun, karantina rumah sakit diatur dalam Pasal 56, 57, dan 58 UU No. 6/2020.

Untuk karantina wilayah, aturannya tertuang dalam tiga pasal sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Pasal 54

(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.

(2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.

(3) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

(4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 55

(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Berkaca pada aturan di atas, ketika pemerintah mengambil opsi tersebut, maka akan ada pengawasan yang sangat ketat terhadap daerah yang dikarantina. Wilayah tersebut akan dijaga oleh pejabat karantina kesehatan dan pihak kepolisian.

Selain itu, ketika mengarantina suatu wilayah, maka pemerintah pusat berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina.

Lalu, bagaimana jika hal tersebut dilanggar? Pasal 93 mengatur sanksi bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Desakan lockdown di Indonesia telah disampaikan sejumlah pakar. Sebelum DPR dan Sandiaga Uno bersuara, data scientist Ainun Najib berulang kali meminta Jokowi agar memutuskan lockdown. Sementara itu pakar matematika UNS Dr Sutanto Sastraredja tak secara tak lugas menyebut Indonesia harus lockdown jika tak mau terlambat.


Berita Terkait

Espos Premium

Berita Terkini

Sejarah Hari Ini : 29 November 1899, FC Barcelona Berdiri di Spanyol

Berdirinya FC Barcelona merupakan satu dan sekian banyak peristiwa yang terjadi pada 29 November seperti terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Pemerintah Untuk Sementara Tutup Pintu Masuk Indonesia

Peraturan ini dikecualikan kepada pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing setingkat menteri ke atas, beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi.

Dihantui Varian Omicron, Israel Ngotot Gelar Miss Universe

Peserta Miss Universe akan diberikan keringanan dengan kemungkinan menjalani tes usap PCR setiap 48 jam dan tindakan pencegahan lainnya.

Direvisi Luhut, Ini 11 Negara yang Warganya Dilarang Berkunjung

Tak berapa lama setelah pengumuman Ditjen Imigrasi, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan jumpa pers merevisi jumlah negara yang warganya dilarang berkunjung ke Indonesia.

Dukung Anies Capres 2024, Emak-Emak Sumut Gerilya via Medsos

Emak-emak Sumatra Utara itu gencar menyosialisasikan Anies Baswedan melalui berbagai media sosial (medsos).

Lolos Ujian, Erick Thohir Resmi Jadi Anggota Banser

Tak berbeda dengan calon anggota lain, Erick Thohir juga menjalani sejumlah ujian yang cukup berat untuk menjadi anggota.

Pria di Bukittinggi Habisi Nyawa Selingkuhan Istri

Kapolresta Bukittinggi mengatakan pelaku mendapati istrinya berselingkuh dengan korban ketika pulang ke rumah.

Satu dari 15 Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas Jadi Korban Kekerasan

Pemilihan rentang waktu tersebut untuk menghubungkan secara simbolis kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi perempuan.

Nekat, Pria Guatemala Menyusup di Roda Pesawat Hingga ke AS

Seorang penumpang gelap asal Guatemala yang bersembunyi di bilik roda pendarat pesawat American Airlines yang terbang ke Miami, Florida, Amerika Serikat.

Perhatian! Indonesia Terlarang untuk Kunjungan Warga 8 Negara Ini

Jika ada orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka di tempat pemeriksaan imigrasi akan langsung ditolak masuk Indonesia.

Pentolan KKB Papua Diringkus, Ini Deretan Kejahatannya

Kepala Satgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal menyebutkan, Temius Magayang merupakan Komandan Operasi KKB XVI Wilayah Yahukimo sekaligus buronan sederet kasus pembunuhan.

Covid-19 Varian Omicron Muncul di Afrika, Sejumlah Negara Tutup Pintu

Sejumlah negara memperketat pembatasan perjalanan setelah virus corona Covid-19 varian baru diidentifikasi di kawasan Afrika selatan awal pekan ini.

Gamelan Memengaruhi Musik Barat Sejak Awal Abad XX

Pagodes dari Estampes pour Piano (1903), misalnya, menggunakan sistem pentatonik dan tempi bertingkat (semakin tinggi nada, semakin cepat suaranya; semakin rendah nadanya, semakin lambat suaranya) yang membangkitkan suara gamelan

Facebook Dominasi Sebaran Hoaks Soal Covid-19, Ini Datanya!

Facebook menjadi platform media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebar informasi tidak benar alias hoaks terkait Covid-19.

Pelaku Ditangkap, Ini Kronologi Kasus Mutilasi Driver Ojol di Bekasi

Warga dihebohkan dengan kasus mutilasi yang korbannya ditemukan di tepi jalan Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Inisiatif Masjid Hijau Menggalang Komunitas Masjid Peduli Krisis Iklim

Aliansi Umat untuk Bumi atau Ummah for Earth bersama Greenpeace Timur Tengah dan Afrika Utara mengumumkan peluncuran inisiatif baru masjid hijau yang bertujuan mengurangi jejak karbon masjid.