Kategori: Nasional

KOPERASI SYARIAH: 2013, Kinerja Ditarget Naik 40%


Solopos.com/Dian Dewi Purnamasari/JIBI/SOLOPOS

Ilustrasi (koperasi165.com)
SOLO — Kinerja koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) diharapkan naik sebesar 30%-40% selama 2013. KJKS dan BMT di Indonesia selama ini lebih banyak melayani pembiayaan di sektor usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja KJKS dan BMT itu adalah dengan meningkatkan teknologi koperasi ke arah online sistem. Sistem jaringan dunia maya itu diharapkan memperkuat koperasi sebagai lembaga usaha bersama.

Pengurus Harian Induk Koperasi Syariah Adib Zuhairi mengatakan aset induk koperasi syariah (Inkopsah) pada 2012 mencapai Rp150 miliar. Sedangkan aset pada masing-masing BMT diperkirakan dapat mencapai Rp5 triliun. Sedangkan anggota pada masing-masing BMT dan KJKS diperkirakan mencapai 5.000 hingga 1.000 orang.

“Selama ini KJKS lebih banyak membidik ke sektor usaha mikro seperti perdagangan. Plafon pembiayaan dapat mencapai maksimal Rp50 juta,” terangnya. Menurut Adib, persebaran koperasi syariah ini belum merata. Keberadaan koperasi masih terpusat di Pulau Jawa. Padahal keberadaan koperasi dapat ikut membantu meningkatkan taraf perekonomian di daerah tersebut.

Koperasi diharapkan bersikap mandiri dan bersinergi dengan program APEX. APEX adalah semacam konsorsium yang menjamin pinjaman di koperasi syariah. Saat disinggung mengenai prospek koperasi syariah, pihaknya optimistis koperasi syariah akan berkembang karena berasal dari orang-orang akar rumput (grassroot). Kendati menghadapi Undang-undang Perkoperasian baru pihaknya tak gentar karena pada dasarnya prinsip ekonomi syariah sama terutama di aspek keanggotaan, syarat atau rukunnya sama.

“Justru pada UU baru ini sudah dipisahkan jenis koperasi antara koperasi jasa, produksi, perdagangan atau simpan pinjam yang syariah karena jika digabungkan hasilnya tidak efektif,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sudarwanto Dwi Atmoko mengatakan koperasi harus dikelola secara modern agar menjadi saka guru perekonomian Indonesia. Upaya itu dapat dilakukan dengan pelatihan. Selain itu, koperasi juga harus memilih pengurus yang professional.

“Banyak yang protes dan tidak puas dengan UU baru koperasi. Tetapi harus dipahami bahwa pada hakikatnya perubahan justru akan menumbuhkembangkan koperasi di kancah internasional,” ujarnya.

Share
Dipublikasikan oleh
R. Bambang Aris Sasangka