KOPERASI JATENG : Dekopin Jateng Akui Banyak KUD Punah

Koperasi Jateng memprihatingkan seiring banyaknya koperasi unit desa (KUD) yang punah.

Semarangpos.com, SEMARANG — Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Jawa Tengah (Jateng) menyatakan prihatin melihat koperasi unit desa (KUD) yang dahulu hampir ada di setiap desa, sekarang ini relatif banyak yang punah.

Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya

Ketua Dekopin Jateng Warsono di Semarang, Selasa (26/7/2016), mengatakan bahwa contoh paling nyata dari nasib koperasi yang telantar adalah KUD yang dahulu hampir ada di setiap desa dengan bermacam bidang usaha.

Hal tersebut diungkapkannya seusai Diskusi Publik Mencari Solusi atas Permasalahan Koperasi di Jawa Tengah di Semarang yang diprakarsai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah. “Namun, saat ini KUD sudah hampir tidak ada [di desa]. Padahal, jika dikembangkan sebenarnya bisa membantu masyarakat perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraannya,” ungkapnya.

Bukan hanya KUD, kata dia, koperasi yang dahulu banyak ditemui di berbagai lembaga, seperti sekolah dan perkantoran, sekarang ini sudah diambil alih perannya dengan lembaga berorientasi bisnis.

Suparmin, pengurus Koperasi Mina Baruna Pemalang yang hadir pada kesempatan itu, membenarkan. Sekarang ini, merasa khawatir dengan regerasi pengurus koperasi yang bakal berhenti atau mandek. “Padahal, dahulu koperasi diajarkan di tingkat sekolah dasar hingga menengah sehingga banyak generasi muda yang paham tentang koperasi. Kini, sudah banyak yang tidak mengerti koperasi,” katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, aktivitas koperasi sekarang ini dijalankan oleh pengurus yang mayoritas berasal dari kalangan berumur sehingga jelas sangat membutuhkan adanya regenerasi pengurus.

Sementara itu, anggota DPD asal Jateng Bambang Sadono mengakui banyaknya KUD yang mati suri karena keberpihakan pemerintah tidak jelas dalam mendorong koperasi berkembang lebih baik. “Kalau dikelola KUD ‘kan keuntungannya diberikan kepada anggota-anggota KUD sendiri. Tidak seperti sekarang mengumpul hanya pada orang per orang karena dikelola dengan model bisnis besar,” katanya.

Persoalan lainnya, kata Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu, bantuan modal dari pemerintah kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) relatif kecil. “Semestinya, bank-bank milik pemerintah harus berkonsentrasi besar terhadap pengembangan sektor UMKM,” katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya