KONVENSI CAPRES DEMOKRAT : Dahlan Bicara Listrik, Gita Ngomong Hutan, Dino Minta Heli

Solopos.com, BALIKPAPAN — Debat Konvensi Bakal Calon Presiden Partai Demokrat di Balikpapan, Kalimantan Timur, juga menyoroti masalah pembangunan di daerah perbatasan. Sebanyak 11 kandidat capres Partai Demokrat sepakat bahwa kawasan tersebut adalah beranda depan negara yang membutuhkan perhatian dan anggaran khusus.

Hayono Isman, Dino Patti Djalal, Marzuki Alie, Endriartono Sutarto, Sinyo Harry Sarundajang, Gita Wirjawan, dan Ali Masykur Musa, hadir pada sesi kedua debat tersebut. Dino menegaskan, warga di daerah perbatasan juga memiliki hak untuk dilayani dan dijaga negara. Dino menyoroti perlunya perbaikan logistik di daerah perbatasan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dia mencontohkan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltim kekurangan sarana. Pasalnya, menurut Dino, hanya ada satu helikopter untuk memantau 1.000 kilometer lebih panjang perbatasan. “Beli empat-lima heli untuk jaga perbatasan,” katanya.

Sementara itu, Hayono Isman mengatakan pembangunan di perbatasan akan berbeda kondisinya jika ada langkah terobosan dan perlunya dibentuk sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. Badan Nasional Pengelola Perbatasan misalnya, yang saat ini dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), nantinya dipimpin Wakil Presiden.

Adapun Gita Wirjawan mengutarakan, perbatasan adalah serambi dan teras negara. Menurut Gita, negara perlu melakukan pendekatan dalam tiga hal yaitu, keamanan, kemakmuran, dan kelestarian. “Pendekatan ketiga itu pun penting, sebab perbatasan seperti di Kaltara memiliki hutan yang masih asri. Lingkungan harus diproteksi,” ujar Gita.

Menyikapi kondisi perbatasan yang serba minim termasuk kelistrikan, Dahlan Iskan, menjawab apabila dirinya menjadi presiden, pihaknya akan membentuk PLN khusus di wilayah perbatasan-pedalaman. “Indonesia terlalu besar untuk PLN yang ada sekarang,” ujar Dahlan.

Marzuki Alie menegaskan harus ada kebijakan konkret dan dana yang cukup untuk membangun infrastruktur di perbatasan sehingga investor pun tertarik. Negara, menurut Marzuki, semestinya bisa membangun perbatasan menjadi kota mandiri.

Ali Masykur mengemukakan pentingnya pembangunan milter dan industri militer demi menjaga martabat bangsa. “Jadi, siapapun presidennya, harus membangun militer dan industri militer,” tegas Ali. Sinyo menekankan bahwa tidak mudah menjaga wilayah perbatasan. Dia menilai selama ini, perbatasan rentan kriminalitas, seperti penyelundupan uang palsu, narkotika, hingga kemungkinan menjadi tempat persembunyian latihan bersenjata teroris.

Dalam kesempatan itu, Ali Masykur juga menyoroti perlunya upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kaltim. Sebab, buruknya infrastruktur terutama kurangnya sarana transportasi dapat menghambat distribusi bahan pokok yang berujung pada tingginya inflasi.

Kaltim dinilai sebagai provinsi yang rentan terhadap inflasi. Angka inflasi di Kaltim, menurut catatan BI pada periode Desember 2013, tercatat paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia yaitu sebesar 9,7% secara year-on-year (YOY).

Untuk mengatasi masalah inflasi di Kaltim, Ali menyarankan agar Dana Bagi Hasil SDA perlu dimaksimalkan untuk tujuan pembangunan daerah. Solusi kedua yang ditawarkan adalah mempercepat pembangunan jalur trans-Kalimantan sehingga distribusi barang dan bahan pokok semakin lancar.