KONTROVERSI RUU KUHP/KUHAP : Desak Pembahasan Ditunda, Anita Wahid Serahkan Petisi Dukung KPK

Solopos.com, JAKARTA — Anita Wahid, putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mendatangi gedung KPK, Jumat (4/4/2014). Anita yang didampingi beberapa aktivis anti korupsi itu datang untuk menyerahkan petisi dukungan ke KPK agar pembahasan RUU KUHAP ditunda.

“Iya, ini kami datang untuk menyerahkan petisi yang telah didukung hampir 15.000 orang. Kami mendukung KPK agar tidak dilemahkan melalui upaya pembahasaan RUU KUHAP di DPR,” ujar Anita di Gedung KPK, Jakarta.

Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik

Menurut Anita pengumpulan petisi itu dilakukan melalui www.change.org/SelamatkanKPK. Intinya, dirinya beserta pendukung petisi menganggap, RUU KUHAP dan KUHP hanya akan menguntungkan para koruptor.

“Jika disahkan, koruptor menjadi diuntungkan karena hukuman untuk koruptor lebih ringan. KPK juga tidak bisa lagi menuntut koruptor ,” ujarnya.

Anita juga menuturkan dalam RUU KUHAP, putusan bebas seorang koruptor di tingkat Pengadilan Negeri tidak dapat dikasasi ke Mahkamah Agung (MA). Selain itu putusan untuk koruptor di tingkat Mahkamah Agung juga boleh lebih tinggi dari pengadilan dibawahnya.

“Ditambah lagi, jika RUU ini disahkan, kewenangan lembaga-lembaga khusus seperti KPK dan PPATK akan hilang. Padahal kedua lembaga ini yang selama ini berjuang keras memberantas korupsi. Parahnya dalam Revisi KUHAP mencakup penghapusan kewenangan penyelidikan penegak hukum termasuk juga KPK,” terangnya.

Selain itu, Anita juga menyoroti keganjilan dalam proses pembahasan kedua RUU ini. Menurutnya, Panitia Kerja (Panja) DPR periode 2009-2014 dan Tim Penyusun RUU ini sebagian diisi orang-orang yang terkait dan atau jadi pembela kasus-kasus korupsi yang sudah terbongkar KPK.

“Jelas ada konflik kepentingan dan bias. Apakah layak orang-orang ini membahas sebuah Rancangan Undang-undang yang nantinya berpengaruh terhadap KPK dan pemberantasan korupsi? Kita tidak ingin pembahasan RUU ini ditunggangi kepentingan untuk menyelamatkan diri oleh mereka-mereka yang terkait dengan kasus-kasus korupsi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, putri ketiga Gus Dur itu juga mengingatkan kepada masyarakat Indonesia agar jangan memilih partai yang tetap mendukung upaya pelemahan KPK. “Jangan sampai di Pemilu nanti kita memilih partai yang ngotot ingin melemahkan KPK,” himbaunya.

Pimpinan KPK, Busryo Muqoddas mengaku sangat tersanjung dengan dukungan dari masyarakat. Menurut Busyro, para pihak yang bersikeras untuk melanjutkan pambahasan RUU KUHAP juga harus mendengar aspirasi masyarakat.

“Mereka seharusnya bisa melihat bahwa dukungan masyarakat tidak bisa terbendung. Sudah saatnya untuk menunda pembahasan baik RUU KUHAP maupun KUHP,”  seru Busryo.