KONTROVERSI KUNKER KE JAKARTA: Pemkot Terkesan Plin-Plan

Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kehadiran para camat dan lurah asal Solo dalam upacara itu telah menimbulkan polemik karena dinilai menyimpang. (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sebelumnya, Inspektorat Solo menegaskan kehadiran abdi rakyat itu melanggar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lantaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) hanya mengatur soal kunjungan kerja (Kunker) ke Jakarta Barat. Belakangan, Inspektorat justru terkesan bersikap melunak.

Kepala Inspektorat Solo, Untara, saat dihubungi Solopos.com mengaku telah melakukan pembahasan atas informasi yang beredar. Pihaknya juga telah meminta klarifikasi kepada lurah dan camat bersangkutan. Kesimpulan sementara, Untara menilai lurah dan camat belum layak diberi sanksi. “Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah membahas masalah ini. Yang jelas, mereka betul-betul Kunker,” ujarnya.

Untara menyebut, pihaknya belum memiliki bukti bahwa kehadiran rombongan ke pelantikan itu sudah terencana sebelumnya. Dirinya juga menampik lurah dan camat menerima undangan resmi. Komentar itu berseberangan dengan pernyataan Lurah Manahan, Susanta, yang mengaku mendapat undangan resmi untuk memasuki ruang pelantikan. “Tidak ada itu undangan resmi. Benar mereka hadir, tapi hanya melihat di balkon saja bersama masyarakat umum. Pak Susanta juga sudah minta maaf dan meralat pernyataannya.”

Ketika ditanya apakah perjalanan tersebut melanggar SPPD yang telah disepakati, Untara buru-buru menutup pembicaraan. Dia hanya menyatakan akan melakukan pencermatan lebih lanjut. Untara juga belum memberi komentar tentang kerugian negara yang disebabkan aksi mendatangi pelantikan itu. “Belum ada [sanksi]. Kami masih perlu pencermatan dan pendataan lebih lanjut,” katanya.

Terpisah, tokoh masyarakat Pasar Kliwon, HM Sungkar, mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, mempertanggungjawabkan pernyataannya. Sungkar menyebut pernyataan Budi yang menjamin PNS tidak akan ngluruk Jakarta berbanding terbalik dengan fakta lapangan. “Harusnya Sekda tahu (PNS ke Jakarta). Jangan sampai ini menjadi pembodohan publik,” ujarnya.

Selain itu, Sungkar menuntut Sekda mengambil tindakan tegas kepada lurah dan camat terkait. Menurut dia, kehadiran abdi negara di acara pelantikan sama saja mencederai kepercayaan rakyat. “Harus dipahami, kunker itu dibiayai uang rakyat. Jadi apa pun dalihnya, kehadiran mereka di pelantikan menyalahi kepercayaan rakyat.”

Sungkar juga curiga dengan pemilihan lokasi Kunker yang seolah-olah memuluskan langkah rombongan “mampir” ke pelantikan Jokowi. Menurutnya, jika hanya mempelajari masalah pendelegasian wewenang, Pemkot bisa saja belajar dari kota lain yang letak geografisnya lebih dekat. “Sragen misalnya, birokrasi mereka kan juga tidak kalah. Jangan malah menghambur-hamburkan uang sampai Jakarta.”

Lebih lanjut, dia menyatakan selama ini kunker yang dilakukan pemerintah kelurahan dan kecamatan cenderung tidak jelas pertanggungjawabannya. “Tidak transparan. Masyarakat jarang sekali dilapori tentang kegiatan tersebut,” pungkasnya.