Tutup Iklan

KontraS: Demokrasi Perlahan Mati di Tangan Jokowi

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengatakan, kebebasan sipil perlahan mati di tangan Jokowi.

 Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR Puan Maharani makan jagung dalam kunjungan ke Kabupaten Sorong, Papua Barat, Minggu (3/10/2021). (Youtube Setpres)

SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR Puan Maharani makan jagung dalam kunjungan ke Kabupaten Sorong, Papua Barat, Minggu (3/10/2021). (Youtube Setpres)

Solopos.com, JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kebebasan sipil di dua tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo memburuk.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengatakan, kebebasan sipil perlahan mati di tangan Jokowi.

Fatia menyatakan pihaknya melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf yang akan genap dua tahun pada 20 Oktober 2021.

Dari data-data yang mereka himpun, tidak terlihat komitmen Jokowi memperbaiki permasalahan hak asasi manusia (HAM).

“Kami melihat masih nihilnya komitmen Presiden dalam melakukan perbaikan atas situasi hak asasi manusia hari ini,” kata Fatia dalam konferensi pers bertajuk Catatan 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin: Demokrasi Perlahan Mati di Tangan Jokowi secara virtual, seperti dikutip Suara.com, Selasa (19/10/2021).

Mandat Konstitusi

KontraS menganggap, demokrasi yang semakin memburuk itu ditambah dengan abainya negara terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM sebagai mandat konstitusi.

Itu dapat dilihat dari beberapa fenomena-fenomena yang dapat menggambarkan situasi demokrasi di Indonesia.

“Di periode kedua demokrasi mati secara perlahan di mana dapat dilihat dari situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk, makin masifnya serangan terhadap pembela HAM negara kian abai terhadap kasus-kasus pelangggaran HAM berat masa lalu, pendekatan represif di Papua yang minim koreksi, minim komitmen terhadap instrumen HAM internasional serta nihilnya partisipasi dalam pembuatan regulasi,” jelasnya.

Salah satu sorotan utama KontraS dari kebebasan sipil yang semakin memburuk ialah bagaimana represivitas dan brutalitas aparat terus berlanjut.

Baca Juga: PKS: Jokowi Husnulkhatimah 2024 

Namun, menurut Fatia, kondisi itu seolah dibiarkan sehingga korban akibat tindakan sewenang-wenang dari aparat terus bertambah banyak.

“Tanpa adanya sebuah efek jera terhadap institusi kepolisian untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang yang sedang mempraktikkan kebebasan fundamental seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul.”

Catatan dua tahun Jokowi-Ma’ruf Amin juga disampaikan Partai Demokrat (PD).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyoroti merosotnya kebebasan sipil dan mati surinya pemberantasan korupsi.

“Menurut saya, kepuasan tentu saja secara umum tinggi terhadap kinerja Jokowi selama dua tahun pemerintahan, namun terjadi kemerosotan tajam dalam hal kebebasan sipil yang menjadi inti pokok demokrasi,” kata Benny saat dihubungi Detikcom, Selasa (19/10/2021).

Mati Suri

Anggota Komisi III ini menyoroti kondisi pemberantasan korupsi selama 2 tahun pemerintahan Jokowi.

Dia menyebut pemberantasan korupsi ‘mati suri’ di tangan Jokowi.

“Begitu pula soal agenda pemberantasan korupsi, merosot tajam di era Jokowi. Agenda pemberantasan korupsi mengalami ‘mati suri’ di tangan Jokowi,” ucapnya.

Dia menyebut penyebabnya lantaran Jokowi terlalu lembek terhadap para koruptor.

Baca Juga: Gemas, Jokowi Tak Mau Lagi RI Cuma Jadi Tukang Gali & Tangkap Ikan 

Selain itu, dia menilai sikap Jokowi yang terlalu kompromistis terhadap kekuatan oligarki yang tak menghendaki adanya pemberantasan korupsi menjadi penyebabnya.

“Ini akibat sikap Jokowi yang terlalu kompromistis dengan kekuatan oligarki ekonomi yang dari awal tidak menghendaki pemberantasan korupsi dilakukan secara sistematis dan radikal. Sikap Presiden Jokowi terlalu lembek terhadap para koruptor,” ujarnya.

Politikus Demokrat ini pun menyarankan agar Jokowi, di sisa kepemimpinannya, memimpin sendiri pemberantasan korupsi.

Dia menyebut Jokowi juga perlu memperkuat KPK, kepolisian, hingga kejaksaan agar dapat menjalankan fungsinya secara independen.

 


Berita Terkait

Espos Premium

Berita Terkini

Sejarah Hari Ini : 29 November 1899, FC Barcelona Berdiri di Spanyol

Berdirinya FC Barcelona merupakan satu dan sekian banyak peristiwa yang terjadi pada 29 November seperti terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Pemerintah Untuk Sementara Tutup Pintu Masuk Indonesia

Peraturan ini dikecualikan kepada pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing setingkat menteri ke atas, beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi.

Dihantui Varian Omicron, Israel Ngotot Gelar Miss Universe

Peserta Miss Universe akan diberikan keringanan dengan kemungkinan menjalani tes usap PCR setiap 48 jam dan tindakan pencegahan lainnya.

Direvisi Luhut, Ini 11 Negara yang Warganya Dilarang Berkunjung

Tak berapa lama setelah pengumuman Ditjen Imigrasi, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan jumpa pers merevisi jumlah negara yang warganya dilarang berkunjung ke Indonesia.

Dukung Anies Capres 2024, Emak-Emak Sumut Gerilya via Medsos

Emak-emak Sumatra Utara itu gencar menyosialisasikan Anies Baswedan melalui berbagai media sosial (medsos).

Lolos Ujian, Erick Thohir Resmi Jadi Anggota Banser

Tak berbeda dengan calon anggota lain, Erick Thohir juga menjalani sejumlah ujian yang cukup berat untuk menjadi anggota.

Pria di Bukittinggi Habisi Nyawa Selingkuhan Istri

Kapolresta Bukittinggi mengatakan pelaku mendapati istrinya berselingkuh dengan korban ketika pulang ke rumah.

Satu dari 15 Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas Jadi Korban Kekerasan

Pemilihan rentang waktu tersebut untuk menghubungkan secara simbolis kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi perempuan.

Nekat, Pria Guatemala Menyusup di Roda Pesawat Hingga ke AS

Seorang penumpang gelap asal Guatemala yang bersembunyi di bilik roda pendarat pesawat American Airlines yang terbang ke Miami, Florida, Amerika Serikat.

Perhatian! Indonesia Terlarang untuk Kunjungan Warga 8 Negara Ini

Jika ada orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka di tempat pemeriksaan imigrasi akan langsung ditolak masuk Indonesia.

Pentolan KKB Papua Diringkus, Ini Deretan Kejahatannya

Kepala Satgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal menyebutkan, Temius Magayang merupakan Komandan Operasi KKB XVI Wilayah Yahukimo sekaligus buronan sederet kasus pembunuhan.

Covid-19 Varian Omicron Muncul di Afrika, Sejumlah Negara Tutup Pintu

Sejumlah negara memperketat pembatasan perjalanan setelah virus corona Covid-19 varian baru diidentifikasi di kawasan Afrika selatan awal pekan ini.

Gamelan Memengaruhi Musik Barat Sejak Awal Abad XX

Pagodes dari Estampes pour Piano (1903), misalnya, menggunakan sistem pentatonik dan tempi bertingkat (semakin tinggi nada, semakin cepat suaranya; semakin rendah nadanya, semakin lambat suaranya) yang membangkitkan suara gamelan

Facebook Dominasi Sebaran Hoaks Soal Covid-19, Ini Datanya!

Facebook menjadi platform media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebar informasi tidak benar alias hoaks terkait Covid-19.

Pelaku Ditangkap, Ini Kronologi Kasus Mutilasi Driver Ojol di Bekasi

Warga dihebohkan dengan kasus mutilasi yang korbannya ditemukan di tepi jalan Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Inisiatif Masjid Hijau Menggalang Komunitas Masjid Peduli Krisis Iklim

Aliansi Umat untuk Bumi atau Ummah for Earth bersama Greenpeace Timur Tengah dan Afrika Utara mengumumkan peluncuran inisiatif baru masjid hijau yang bertujuan mengurangi jejak karbon masjid.