Kontraktor Migas diminta kerahkan teknologi canggih

Ilustrasi (Foto: Detikcom)

Jakarta (Solopos.com)–Anggota Komisi VII DPR meminta kepada kontraktor minyak diminta melakukan tindakan untuk mencapai target produksi minyak nasional yang sampai saat ini masih terus ‘loyo’.

Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik

Hal tersebut diutarakan oleh salah satu anggota Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha seperti dilansir detikcom, Sabtu (4/6/2011).

“Kita bisa mengejar target produksi minyak, kalau sumur tua atau declining rate yang secara natural 12% setahun itu bisa kita terapkan secondary recovery. Itu harus digunakan teknologi advance,” kata Satya.

Satya menjelaskan, dari sisi teknis, seharusnya kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menerapkan secondary recovery yang ternyata selama ini hanya menerapkan primary recovery.

Dirinya menekankan, ketika ada perpanjangan atau pemberian kontrak blok Migas yang baru perlu digerakkan secondary recovery kepada kontraktor supaya dapat mengantisipasi adanyan declining rate.

“Ini kan seperti orang memeras, kita selama ini memerasnya dengan cara konvensional, dan ini kita bisa peras lagi dengan cara lebih canggih lagi, maknya waktu itu muncul teknologi surfaktan, itu hanya contoh, tapi secondary recovery itu ada macam-macam,” ungkap Satya.

Satya juga menekankan supaya masalah birokrasi yang selama ini menghambat para kontraktor migas segera dijadikan tugas BP Migas untuk diselesaikan. Masalah tersebut terkait masih adanya tumpang tindih lahan, perizinan, azas cabotage, hingga PP Cost Recovery.

“BP Migas harus bentuk tim untuk selesaikan hal terebut di linta sektoral yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan sebagainya,” tambahnya.

“Kita dari Komisi VII juga meminta, di samping meningkatkan produksi, supaya meningkatkan tingkatan rasio penggantian cadangan minyak yang baru. Kalau rasio itu tidak meningkat, jadi sama saja dia (kontraktor) menguras yang itu-itu saja. Karena tidak ada cadangan baru yang ditemukan,” tukas Satya.

Menurutnya, selama ini pihak kontraktor maupun BP Migas hanya berkelit bahwa terjadi penurunan natural declining rate ataupun masalah teknis unplanned shutdown yang selalu dijadikan bahan laporan ketika sedang dipanggil Komisi VII.

Dirinya juga meyakinkan, jika hal-hal birokratis dan juga masalah teknis dapat diminimalisir, serta menghadapi sumur tua dan juga yang suspended di Indonesia melalui secondary recovery, maka target produksi minyak nasional dapat dicapai.

(Detikcom/nad)