KONTRAK KARYA FREEPORT : Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi untuk Lobi Freeport

Kontrak karya Freeport di Indonesia masih dalam negosiasi. Setya Novanto membantah mencatut nama Jokowi-JK.

Solopos.com, JAKARTA — Politikus senior Partai Golkar yang juga Ketua DPR, Setya Novanto, menyampaikan klarifikasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahwa dirinya tak melakukan pencatutan nama Presiden Jokowi untuk melobi PT Freeport Indonesia terkait renegosiasi perpanjangan kontrak.

Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun

Setya Novanto mengatakan dirinya tak pernah membawa nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk kepentingan yang jauh menyimpang. Dia mengklaim telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya tidak pernah membawa nama Presiden dan Wakil Presiden untuk kepentingan yang lebih jauh. Karena yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Indonesia,” paparnya seusai menemui Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin (16/11/2015).

Khusus terkait masalah kesejahteraan Indonesia Timur, politikus dari Koalisi Merap Putih (KMP) itu mengklaim selalu berjuang agar pendapatan masyarakat Papua lebih baik dibanding sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Setya juga mengaku pernah melakukan sejumlah pertemuan dengan Presiden Jokowi. Namun perbincangan yang dibahas meliputi hal-hal positif terkait kepentingan bangsa dan negara.

“Pertemuan-pertemuan saya dengan Presiden tentu adalah hal-hal yang baik, yang positif untuk kepentingan bangsa dan negara. Apabila menteri-menterinya itu menanyakan tentu saya sampaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih baik,” jelasnya.

Sebelumnya, nama Setya Novanto sempat dikaitkan dengan adanya anggota DPR yang mencatut Jokowi-JK dalam lobi renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Saya Mineral (ESDM), Sudirman Said, melaporkan oknum anggota DPR itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sudirman Said mengakui seluruh data dan bukti yang dimilikinya didapat langsung dari pimpinan PT Freeport Indonesia. Dia berharap, pelaporannya dapat ditindaklanjuti melalui proses sesuai aturan perundangan.