KONTRAK KARYA FREEPORT : Identitas Pencatut Jokowi Diserahkan ke MKD, Begini Reaksi Fadli Zon

Kontrak karya Freeport di Indonesia memunculkan isu pencatutan nama Jokowi-JK. Identitasnya sudah diserahkan ke MKD.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri ESDM Sudirman Said menggelar pertemuan terbatas dengan Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) hari ini. Pertemuan tersebut membahas mengenai pelanggaran etika salah satu anggota DPR yang mencatut nama Presiden terkait negosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pelanggaran ini terkait dugaan adanya jaminan yang diberikan oleh salah satu anggota DPR itu terhadap perpanjangan kontrak Freeport. Selain itu, anggota DPR ini juga meminta sejumlah saham untuk diberikan kepada pemerintah.

Ketika dimintai konfirmasi soal identitas anggota tersebut, Sudirman Said enggan menyebut nama dan asal fraksi anggota DPR yang diduga terlibat praktik mafia dalam pembicaraan dengan PT Freeport Indonesia itu. “Identitas sudah saya serahkan ke MKD. Saya hanya melaporkan pelanggaran etika,” ujar dia di Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015), seperti dilaporkan Okezone.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, bereaksi keras. Dia tak senang dengan aksi Sudirman Said bercerita tentang pihak yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) demi mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.

“Apakah dia benar enggak? Kalau dia sudah membuka namanya, dan ternyata tuduhan itu tidak benar, saya akan minta anggota DPR itu melaporkan Sudirman Said,” ungkap Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mendorong agar Sudirman gamblang menyebut nama yang hingga kini masih dirahasiakannya itu. Hal itu agar tudingan itu tak sekadar jadi rumor dan isu. “Dia bisa dituntut karena mencemarkan nama baik seseorang bahkan lembaga DPR. Enggak bisa seorang menteri memfitnah. Menurut saya sebut namanya, siapa anggota DPR-nya,” tutupnya.

Sebelumnya, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dikabarkan dipinjam oleh politikus Senayan guna mendorong perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI).

Namun, hingga saat ini pemerintah belum akan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Pemerintah masih menunggu keputusan teknis yang akan diambil Menteri ESDM Sudirman Said karena dirinyalah yang lebih mengetahui soal kabar ini.