KONTRAK FREEPORT : Soal Setya Novanto, JK: Kalau Kriminal Tidak Dipolisikan Itu Salah

Negosiasi Freeport kini membuat Setya Novanto disorot. Bahkan, JK berencana memproses kasus itu ke polisi.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah berniat melanjutkan kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan dirinya kepada aparat penegak hukum jika pelakunya terbukti bersalah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Belakangan, Ketua DPR Setya Novanto disebut-sebut sebagai politikus DPR yang melakukan pencatutan nama Jokowi-JK dalam renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Kasus tersebut juga sudah dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Sudirman Said tak hanya melaporkan nama pencatut nama Jokowi-JK, tetapi juga bukti-bukti yang diperoleh dari petinggi Freeport. “Ya pasti, kalau kriminal tidak dipolisikan, yang tidak melapor itu yang salah kan,” ujar JK menanggapi pertanyaan wartawan, Selasa (17/11/2015).

Saat ini, JK masih menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan MKD atas laporan Sudirman Said. Setelah itu, pemerintah baru akan mengambil tindak lanjut atas kasus tersebut. “Kita menunggu proses di DPR sendiri dulu, itu kan tahap pertama. Nanti setelah melihat reaksi DPR baru kita bicara lebih lanjut,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kalla juga mengatakan Presiden Jokowi marah dengan adanya peristiwa pencatutan nama kepala negara. “Ya pasti lah [Presiden marah], siapa tidak marah kalau dijual-jual namanya,” katanya.

Dia juga mengaku menegur Setya Novanto saat menyambangi dirinya di Kantor Wakil Presiden untuk menyampaikan klarifikasi bantahan. “Ya tentu pasti lah [menegur Setya], tapi dia kan masih mengatakan tidak terlibat. Jadi kita tunggu saja,” ungkapnya.