KONTRAK FREEPORT : Inilah Sikap Presiden Soal Perpanjangan Kontrak Freeport

Kontrak Freeport mencatut nama Presiden atas perpanjangan kontrak karya yang akan berakhir 2012 mendatang.

Solopos.com, SOLO – Presiden Joko Widodo telah mengambil sikap tegas terkait kasus pencatutan namanya yang disebut-sebut melibatkan petinggi DPR-RI. Demikian juga terkait dengan masalah perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang akan berakhir tahun 2012 mendatang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, Presiden Jokowi telah menyampaikan pandangan akan selalu berpijak pada kepentingan nasional yang menjadi keinginan kuat Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani menyelesaikan persoalan Freeport.

Menurut Seskab, ada empat hal yang menjadi pijakan Presiden Jokowi itu, yaitu: pertama, berkaitan dengan royalti maka harus ada perbaikan ataupun royalti yang lebih baik yang diberikan kepada kita.

“Kita itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, artinya pemerintah Republik Indonesia,” kata Seskab kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11/2015) sore.

Yang kedua, lanjut Seskab, adalah divestasi dijalankan, karena dalam persoalan ini, Undang-Undang telah mengatur, kontrak karya telah mengatur bahwa harus ada divestasi. Yang ketiga adalah pembangunan smelter. Dan yang terkahir adalah pembangunan Papua.

“Dalam keempat konteks inilah kemudian Presiden kemudian memberikan arahan garis kepada kementerian terkait,” tegas Pramono Anung sebagaimana dilansir situs Setkab.go.id, Selasa (17/11/2015).

Adapun berkaitan dengan rumor yang berkembang, isu yang berkembang, wacana yang berkembang, Seskab Pramono Anung menegaskan, Presiden Jokowi menegaskan sekali lagi menghormati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI, dan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada MKD.

Namun, Seskab mengemukakan Presiden Jokowi tidak pernah berbicara kepada siapapun di luar empat konteks di atas. “Sekali lagi kami tegaskan Presiden sama sekali tidak pernah berbicara kepada siapapun di luar pemerintahan yang terkait empat hal tadi. Sehingga kalau kemudian ada siapapun yang mengatasnamakan Presiden atau juga Wakil Presiden, maka Presiden menyampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar,” tegas Seskab.

Menurut Seskab, Presiden Jokowi hanya akan berbicara dalam persoalan konteks Freeport itu terhadap empat hal tadi, yaitu royalti, divestasi, smelter, dan pembangunan Papua.