Ingin Kontrak Hingga 2041, Freeport Akhirnya Tunduk dengan 4 Syarat

Kontrak Freeport bisa diperpanjang hingga 2041 jika memenuhi 4 syarat hasil kesepakatan kedua pihak.

Solopos.com, JAKARTA — Negosiasi antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah final. Meski masih ada pembahasan tentang detail, poin-poin krusial seperti divestasi 51% saham Freeport dan pembangunan smelter telah disepakati.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Serangkaian perundingan berujung pada pertemuan finalisasi kesepakatan yang dilakukan pada Minggu (27/8/2017) di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta. Dari pihak pemerintah hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Selain itu, Indonesia juga menyertakan wakil dari Kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan BKPM. Dari pihak Freeport hadir President dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.

Berikut hasilnya pertemuan seperti dirilis Menteri ESDM sekaligus Ketua Tim Perunding Pemerintah Republik Indonesia, Ignasius Jonan, di laman Kementerian ESDM, Senin (29/8/2017):

1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).
2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.
4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.
5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga tahun 2041.
6. Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan dokumentasi dari struktur yang disepakati, dan PT Freeport Indonesia akan mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan.

“Hasil perundingan ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua, kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menjaga iklim investasi tetap kondusif. Bapak Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada kami agar kesepakatan ini segera dijabarkan dan dilaksanakan, serta dilaporkan kepada Beliau,” kata Jonan.