Konsep Anggaran untuk RT Belum Jelas

Ilustrasi (Dok/JIBI/bisnis Indonesia)

SUKOHARJO—Konsep anggaran untuk bantuan modal bagi setiap rumah tangga (RT) di desa dinilai belum jelas oleh anggota DPRD Sukoharjo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pembahasan bantuan senilai Rp1,5 juta per RT di Badan Anggaran (Banggar) itu pun prosesnya alot. Hal itu terjadi karena perencanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dinilai masih kacau.

Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Nurdin, mengatakan pada rapat Banggar pertama, pemkab menyatakan dana itu akan dimanfaatkan untuk pembentukan prakoperasi di tingkat RT. Namun pada pembahasan berikutnya juga belum mendapatkan titik temu. Begitu juga setelah pembahasan itu dibawa ke rapat Banggar kedua, kata dia, pemkab juga tidak bisa menjelaskan kegunaan dari bantuan tersebut.

Dalam rapat Banggar di Gedung DPRD Sukoharjo, Senin (8/10/2012), pemkab melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Agus Santosa, juga tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Malah dalam rapat tersebut, sambungnya, dana bantuan yang awalnya untuk pembiayaan pembentukan prakoperasi RT, justru dimentahkan bisa untuk bantuan modal tingkat RT atau dana aspirasi bupati.

“Esuk dele sore tempe. Pembahasannya jadi tidak jelas, dana itu untuk apa?” ujar Nurdin saat ditemui wartawan seusai rapat Banggar.

Dikaji Ulang

Lebih lanjut ia menerangkan, karena belum jelas penggunaannya, maka pihaknya meminta hal itu dikaji ulang. Bila tetap dipaksakan, pihaknya khawatir justru output dari kegiatan itu sama sekali tidak ada.

Terlebih lagi dana aspirasi bupati sebetulnya sudah dianggarkan senilai Rp7 miliar. Bila tetap diloloskan, maka dana aspirasi bupati menjadi naik. Sedangkan dana aspirasi dewan hanya dijatah sekira Rp9 miliar untuk 45 anggota. Secara politis, kata dia, pihaknya dirugikan karena nanti akan nada dobel anggaran untuk dana aspirasi RT. “Kami juga harus berhubungan dengan konstituen kami?” jelas Nurdin.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sukoharjo, Sunarno, menilai pembahasan bantuan untuk RT itu masih mentah. Pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang pembahasan dana bantuan itu, terutama bentuk pemanfaatannya. Ia menilai dana itu nantinya masuk dalam bantuan sosial atau belanja langsung. “Belum ada penjabarannya,” terangnya.