KONGRES SUNGAI INDONESIA : Sebagian Sungai Di Indonesia Tercemar

Kongres Sungai Indonesia akan membahas kondisi sungai Indonesia yang saat ini semakin memburuk.

Solopos.com, SEMARANG--Sebagian besar kondisi sungai di Indonesia dalam kondisi rusak dan tercemar sehingga bila tidak segera dilakukan penanganan serius akan menyebabkan darurat sumber daya air. Untuk mencari solusi penanganan kerusakan sungai ini akan digelar Kongres Sungai Indonesia (KSI) I 2015 di Banjarnegara pada 26-30 Agustus  2015.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Panitia Pelaksana KSI 2015 Myra Diarsi mengatakan sekitar 50 tahun terakhir kondisi sungai di Indonesia kondisinya semakin memburuk. “Sungai telah berubah menjadi penampung limbah limbah cair industri, domestik, sampah, sedimen dan beragam kotoran lain,” katanya di Semarang, Selasa (25/8/2015).

Keberadaan sungai, lanjut dia, tidak lagi diperlakukan sebagai sentrafugal bagi kehidupan yang harus dirawat dan dilestarikan sehingga ketika musim kemarau terjadi kekeringan dan saat musim hujan beberapa daerah terkena banjir.
Menurut Myra saat ini sedikitnya 52 sungai strategis di Indonesia dalam keadaan tercemar serta sebagian besar kondisi sungai rusak dan tercemar.

“Di Jawa Tengah tidak kurang dari 136 sungai yang tercemar dan 35 daerah aliran sungai kritis,” ungkapnya.
Kondisi ini, sambung Myra sangat memprihatinkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 70 persen wilayahnya terdiri dari perairan. Namun, kondisi sungai dan perairan semakin memburuk karena berubah menjadi tong sampah panjang. Padahal, sungai merupakan sumber air bagi makhluk hidup.

Melalui KSI 2015, ujar dia akan dibahas realitas serta mengonsolidasikan pikiran, menyusun rancang strategis kerja bersama untuk perwujudan sungai sebagai pusat peradaban bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bersama. Myra menambahkan KSI yang mengangkat tema Sungai Sebagai Pusat Peradaban Bagi Kelangsungan Hidup Manusia dihadiri sekitar 1.500 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk akademisi, birokrat, aktivis, tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga adat.