SOLOPOS.COM - Idham Samawi saat hadir di Kejati DIY. (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)

Kongres PDIP 2015 telah menghasilkan struktur DPP yang baru. Namun, beberapa nama disorot karena sejumlah catatan.

Solopos.com, SANUR — Daftar susunan pengurus DPP PDIP 2015-2020 tidak hanya memasukkan nama baru seperti Prananda Prabowo, tetapi juga mengakomodir nama-nama yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan kasus korupsi.

Promosi Kisah Agen Mitra UMi di Karawang: Penghasilan Bertambah dan Bantu Ekonomi Warga

Nama-nama yang pernah terkait kasus di antaranya Olly Dondokambey yang pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus Hambalang dan Idam Samawi yang ditetapkan tersangka oleh Kejati DIY sejak 2013 dalam kasus hibah untuk klub sepakbola Persiba Bantul senilai Rp12,5 miliar. Selain itu, ada pula Rokhmin Dahuri yang pernah dijatuhi vonis penjara dalam kasus dugaan korupsi non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Dalam struktur kepengurusan PDIP yang baru saja diumumkan, Olly Dondokambey tetap sebagai Bendaraha Umum, sedangkan Idam Samawi sebagai Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi. Sementara Rokhmin Dahuri menjadi Ketua Bidang Kemaritiman.

Terkait ditampungnya nama-nama tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kasus yang terkait ketiga kader partai tersebut sudah ditelaah oleh dewan pimpinan partai. Hasilnya, partai menilai ada latar belakang politik yang melatarbelakangi pengajuan proses hukum berkaitan pilkada dan rivalitas saat penetapan DPD.

“Jadi kami memiliki data-data yang cukup valid di situ. Begitu juga Pak Rokhmin ada latar belakang politik sangat kuat,” kata Hasto Kristiyanto di Sanur, Jumat (10/4/2015).

Sedangkan yang dialami Olly Dondokambey, statusnya masih sebatas sebagai saksi. Dia menegaskan proses hukum merupakan hal wajar apabila melalui proses yang berkeadilan dan bukan kemudian didasarkan dari adanya klaim atas status seseorang. Dia mencontohkan kasus Komjen Pol. Budi Gunawan.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki kesempatan sama dan dijamin oleh undang-undang untuk memperbaiki diri. “Kita tidak bisa menegakkan hukum di atas ambisi seseorang,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya