KONGRES PASOEPATI : Kinerja Presidum Disorot

Kongres Pasoepati siap digelar.

Solopos.com, SOLO — Kongres VII Pasoepati akan digelar beberapa hari lagi, Minggu (4/3/2018). Namun, kinerja presidium yang bertugas menyiapkan secara teknis pelaksanaan kongres mendapat sorotan dari Wakil Presiden Pasoepati Ginda Ferachtriawan.

Promosi Moncernya Industri Gaming, Indonesia Juara Asia dan Libas Kejuaraan Dunia

Orang kedua di tubuh organisasi itu mengaku tidak pernah mendapat laporan terkait perkembangan persiapan kongres hingga menyangkut perubahan draf AD/ART organisasi. Ginda menyesalkan komunikasi antara presidium dengan DPP kurang terbangun.

“Presidium itu dibentuk DPP, tapi tidak ada komunikasi dengan DPP. Bahkan perkembangan segala hal terkait kongres, saya tahunya malah dari koran. Lokasinya di mana, ada wacana penggantian empat korwil jadi dubes saya tahunya ya dari koran. Kalau saya inginnya kita membiasakan hal-hal yang benar. Bukan membenarkan hal-hal yang sudah biasa,” kata Ginda kepada Solopos.com, Rabu (1/3/2018).

Ginda menilai sudah ada mekanisme organisasi yang mestinya bisa dijalankan dengan benar. Karena dibentuk oleh DPP, mestinya presidium mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada DPP. Dia menganggap presidium seolah-olah punya kekuatan melebihi kewenangan DPP.

Dia menyarakan akan lebih arif dan bijaksana bila segala hal menyangkut persiapan kongres itu dimintakan pandangan umum kepada tiap korwil dan DPP terlebih dahulu. “Kesan yang saya tangkap kok presidium jalan sendiri. Kalau tiap lini berjalan sendiri, lalu mau dibawa ke mana arah organisasi ini,” ujar Ginda.

Sementara itu, Ketua Presidium Kongres VII Pasoepati Prapto Koting membantah komunikasi antara presidum dan DPP tidak terbangun. Menurutnya, presidium beranggotan 18 wakil dari tiap korwil. Sejak dibentuk DPP pada akhir Januari 2018 lalu, presidium sudah tiga kali menggelar rapat koordinasi. Kali terakhir rapat digelar pada Selasa (27/2/2018) malam.

“Tiga kali rapat, selalu ada wakil dari tiap korwil dan DPP. Dari DPP diwakili Langgeng [Menteri Dalam Negeri DPP Pasoepati] dan kawan-kawan. Perlu diketahui, yang mengundang pengurus DPP dan korwil itu adalah DPP sendiri. Presidium tidak punya wewenang untuk mengundang DPP dan korwil,” kata Prapto.

“Pada rapat terakhir, kami juga sudah berusaha menghubungi dia [Ginda] melalui telepon, tapi tidak diangkat. Dia terlambat balas WA [whatsapp] karena rapat sudah selesai. Kalau pada akhirnya dia [Ginda] tidak datang, salah kami di mana?” tanya Prapto dengan penuh heran.