Konflik Susno-petinggi Polri perkeruh keadaan

JAKARTA: Politisasi konflik antara Komjen Pol. Susno Duadji dengan para petinggi kepolisian dinilai semakin memperkeruh keadaan.

Sebab, ‘perang dukungan’ yang terjadi justru akan menyeret pihak-pihak lain, termasuk kelompok politik, dalam pertikaian yang membahayakan institusi kepolisian.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal itu diungkapkan pengamat hukum dari HIJ’D Institut, Ichie Siregar, dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini. Terkait dengan politisasi konflik Susno dan Mabes Polri itu, Ichie Siregar menyayangkan sikap Fraksi Partai Golkar yang terlalu dini menominasikan nama Susno sebagai calon Ketua KPK.

Pernyataan dukungan bagi Susno untuk maju ke kursi KPK 1, seperti yang disampaikan politisi Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo di berbagai media, dianggap tidak pas dengan suasana keprihatinan publik atas persoalan yang ada di tubuh Polri saat ini.

“Saya tidak tahu, apakah itu manuver Bambang atau sikap resmi FPG. Seharusnya, kalangan politik mendorong penyelesaian konflik secara elegan. Jika mendukung Susno untuk meraih posisi di KPK, tunggu dia selesaikan persoalannya dulu,” kata Ichie Siregar.

Dia meminta kalangan politik untuk tidak menyalahkan salah satu pihak terkait persoalan itu. Sebab, konflik Susno dan para petinggi kepolisian terjadi akibat kesalahan pihak lain.

“Situasi ini merupakan buntut dari kesalahan Tim 8 yang merekomendasikan pemberian sanksi kepada Susno dan kemudian berujung pada pencopotannya sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri.”

Tim 8 atau Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit-Chandra dibentuk oleh pemerintah pada pertengahan November 2009 untuk memverifikasi fakta dan proses hukum atas dua pimpinan KPK, Bibit Samad dan Chandra Hamzah.

Penahanan kedua pimpinan KPK itu oleh polisi pada saat itu mendapat perhatian luas dari masyarakat karena dianggap tidak cukup bukti. Setelah dua minggu bekerja, Tim yang dipimpin Adnan Buyung Nasution itu mengeluarkan rekomendasi pemberian sanksi kepada pejabat-pejabat yang dianggap bertanggungjawab terhadap proses hukum yang dinilai dipaksakan.

Lebih lanjut, Ichie menyarakan agar Susno dan para petinggi kepolisian untuk cooling down. Ia juga berpendapat bahwa mantan anggota Tim 8 perlu mengeluarkan permohonan maaf kepada Presiden dan publik, karena rekomendasi yang mereka keluarkan telah mengakibatkan terbukanya konflik di tubuh Polri.

“Adnan Buyung Nasution [eks Ketua Tim 8] atau Anis Baswedan [eks jubir Tim 8] mestinya tidak malu untuk mengeluarkan pernyataan publik terkait kekeliruan yang telah mereka buat. Pengakuan itu akan membantu Susno dan Jenderal-Jenderal lain untuk cooling down,” tandasnya.(Bisnis Indonesia/JIBI/Tommy Sasangka)