SOLO — Konflik sewa lahan bantaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) diyakini segera rampung. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan PT KAI sepakat untuk berunding mengenai penyelesaian konflik pekan depan. Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, berharap pertemuan itu dapat memunculkan solusi terbaik bagi warga. “Sudah ada komunikasi dengan instansi terkait (PT KAI). Besok kami akan ngobrol-ngobrol dulu,” ujar Rudy kepada wartawan di Loji Gandrung, Senin (26/11/2012).
Sebelumnya, PT KAI bersikukuh tak memperpanjang tenggat pembayaran sewa yang jatuh Senin (26/11/2012). PT KAI bahkan siap menjatuhkan surat peringatan (SP) bagi warga yang menolak membayar. Di sisi lain, warga tetap boikot kenaikan sewa 1.000% karena dianggap tidak rasional. “Kalau PT KAI mau memberi SP ya silakan saja, itu hak mereka,” tuturnya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Meski demikian, Walikota mewanti-wanti warga agar tidak membayar sewa sebelum konflik bantaran rel terang benderang. Walikota menyebut sertifikat PT KAI yang diterbitkan tahun 1996 harus dikroscek dulu dengan kondisi lapangan.
Seperti diketahui, warga mengaku telah membuat perjanjian dengan PT KAI soal penempatan lahan, empat tahun sebelum sertifikat versi PT KAI keluar. “Saya sarankan SP-nya diterima saja. Kalau urusan membayar nanti dulu,” katanya.
Sementara itu, Pejabat Humas PT KAI, Sri Winarto, mengatakan warga tak perlu resah berlebihan menyikapi konflik sewa lahan bantaran. Pihaknya berkomitmen menghasilkan win-win solution lewat sejumlah pertemuan dengan Pemkot. Menurut Sri, pertemuan dengan Pemkot sudah diagendakan Rabu (5/12/2012).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
