SOLOPOS.COM - Logo Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Solopos-Dok)

Konflik PPP diharapkan segera berakhir agar bisa mencalonkan kadernya di pilkada.

Semarangpos.com, SEMARANG-Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diyakini akan berakhir sebelum Juli 2016, agar bisa mencalonkan kadernya pada pilkada.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Keyakinan ini disampaikan Ketua DPP PPP hasil muktamar Surabaya Romahurmuziy saat bersilaturahmi di kediaman pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon K.H. Kharis Sodaqoh di Bugen, Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Rabu (17/2/2016).

Kalau sampai bulan Juli mendatang konflik belum berakhir, maka PPP bakal tidak bisa ikut mencalonkan kadernya di ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak  2017.

“Juli mendatang konflik PPP harus berakhir dan kepengurusan PPP sudah satu agar bisa mengikuti pilkada serentak 2017,” katanya.

Untuk mengakhiri konflik tersebut, lanjut Romy, sapaan Romahurmuziy pihaknya terus melakukan komunikasi politik dengan kubu DPP PPP muktamar Jakarta Djan Faridz dan berkoordinasi dengan pemerintah.

Dari hasil komunikasi dan koordinasi politik yang dilakukan, dalam waktu dekat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM  (Menkumham) akan mengeluarkan surat keputusan (SK) kepengurusn DPP PPP.

Menurut Romy, SK tersebut nantinya bukan menetapkan kepengurusan PPP hasil muktamar Jakarta dan muktamar Surabaya, tapi menetapkan kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung pada 2011dengan ketua umum Surya Dharma Ali dan dirinya sebagai sekjen. Kepengurusan PPP muktamar Bandung akan berakhir pada Juni 2016.

“Keputusan ini sangat baik, seperti SK untuk Partai Golkar. Saya harap semuanya harus legowo menerima,” tandasnya.

Romy menambahkan bila nantinya Menkumham mengeluarkan SK kepengurusan PPP Muktamar Bandung 2011, maka sebagai sekjen akan menggelar rapat pimpinan, karena Surya Dharma Ali berhalangan tetap.

Agenda rapat pimpinan, imbuhnya, mengangkat salah seorang wakil ketua menjadi pelaksana tugas ketua umum. Selanjutnya digelar rapat kerja nasional (rakernas) untuk membahas muktamar yang diikuti oleh kedua pihak.

”Harapan saya muktamar PPP islah bisa digelar bulan April 2016,” harap Romy.

Sementara itu, K.H. Kharis Sodaqoh yang tokoh senior PPP Jateng berharap konflik di tubuh PPP yang membuat pecah para kader di akar rumput segera berakhir.

”Melalui muktamar islah untuk menyatukan lagi  PPP yang sempat terpecah,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya