SOLOPOS.COM - Pakar politik Undip Semarang M. Yulianto Amin Farih, dan Imam Munajat (dari kiri ke kanan) pada FGD bertema PPP: Muktamar Atau Bubar di Semarang, Senin (25/1/2016). (Insetyonoto/JIBI/Semarangpos)

Konflik PPP diharapkan bisa segera selesai dengan kontribusi PPP Jateng.

Semarangpos.com, SEMARANG-DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah didorong menjadi pelopor islah antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy untuk mengakhiri kisruh internal partai berlambang kabah tersebut.
Islah dilakukan dengan jalan menggelar muktamar melibatkan kedua kubu yang berseteru yakni muktamar Jakarta (Djan Farids) dan muktamar Surabaya (Romahurmuziy).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal ini mengemukan dalam Forum Group Discustion (FGD) bertema PPP: Muktamar atau Bubar yang digelar DPW PPP Jateng di Semarang, Senin (25/1/2016). FGD menghadirkan narasumber Ketua Dewan Pakar DPW PPP Jateng Imam Munadjat, pengamat politik Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Amin Farih dan pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang M. Yuliyanto, serta dihadiri pengurus dan anggota FPPP DPRD Jateng dan jurnalis.

Ekspedisi Mudik 2024

Yulianto mengatakan PPP Jateng bisa menjadi pelopor islah dengan menggelar muktamar bersama dikuti kedua kubu muktamar Jakarta dan muktamar Surabaya.“Jateng kondusif untuk menggelar muktamar islah. Saya mengusulkan muktamar dilaksanakan di Solo atau Semarang,” ujarnya.

Mengenai pihak yang paling berwenang menjadi penyelnggara muktamar islah, menurut Yulianto adalah kepengurusan DPP PPP hasil muktamar Bandung. Muktamar Bandung yang akan habis pada Juni 2016, ujar dia, masih memiliki hal legalitas hukum pasca Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut SK hasil muktamar Surabaya dan tidak diimbangi dengan penerbitan SK hasil muktamar Jakarta, maka sejak 8 Januari 2016 tidak ada lagi kepengurusan DPP PPP.

”Muktamar islah harus dilaksanakan sebelum kepengurusan PPP muktamar Bandung habis pada Juni mendatang, karena jika digelar setelah Juni kondisinya akan lebih sulit,” beber Yulianto.

Dia menambahkan figur Lukman Hakim (Menteri Agama) layak menjadi calon Ketua Umum DPP PPP karena bukan berasal dari Djan Faridz dan Romahurmuziy (Romi). ”Romi yang masih muda agar tidak maju dalam muktamar islah dan bersabar menunggu lima tahun lagi serta memberikan kesempatan kepada Lukman Hakim,” ujar dosen FISIP Undip ini. Amin Farih sependapat perlu dilakukan islah untuk menyelesaikan konflik internal PPP. Sebab, proses hukum tidak akan dapat menuntaskan konflik.

”Hentikan jalur hukum dan lakukan islah melalui muktamar yang diikuti kubu Djan Faridz dan Romi,” saran dia.

Menurut Amin calon ketua umum PPP pada muktamar islah harus berasal dari kader partai, tidak dari luar partai atau adanya pesanan pihak luar. “Kader PPP yang tepat memimpin PPP dan menyelesaikan konflik yakni Lukman Hakim,” tandas dia.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jateng kubu Romi, Masruhan Syamsurie mengatakan, pihaknya siap untuk menjadi tuan rumah muktamar islah. “Kami akan menindaklanjuti hasil FGD dengan mengkomunikasikan dengan kubu Romi maupun Jan Faridz. Apalagi sesepuh PPP Mbah Maemun Zuber juga menghendaki muktamar untuk menyelesaikan konflik PPP,” ujar anggota FPP DPRD Jateng ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya