KONFLIK PASAR KLEWER: Ikappi Tuding Ada Agenda Tersembunyi di Balik Proses Revitalisasi

Proses rehabilitasi bagian yang rusak dimulai dengan pemasangan tiang bambu di sisi timur Pasar Klewer Solo, Senin (24/9/2012). Proses rehabilitasi Pasar Klewer tersebut difokuskan pada sejumlah bagian yang rusak, diantaranya penggantian talang, pembongkaran plafon, dan pengecatan dinding. (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Setting-an ini bisa dilihat dari pernyataan anggota DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang semakin hari malah merisaukan pedagang. Sepertinya ada proses komunikasi yang salah,” papar Abdullah kepada Solopos.com.

Dalam proses revitalisasi Pasar Klewer, Abdullah menduga Pemkot Solo telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, dari awal mencuatnya rencana revitalisasi pasar terindikasi kecurangan dan tidak fair, semisal ancaman teros sms bahkan ancaman bom kepada pedagang yang menolak revitalisasi. “Ada orang yang tersakiti dalam hal ini adalah pedagang. Maka dari itu, kami akan melaporkan perkara ini ke Komnas HAM pusat,” kata Abdullah.

Persoalan itu, kata Abdullah, tidak mungkin terjadi jika Pemkot Solo sejak awal transparan dalam proses revitalisasi Pasar Klewer. Oleh sebab itu, Ikappi berjanji mendampingi para pedagang. “Soal tarikan uang Rp6.000 per hari selama 20 tahun itu bukan malah memecahkan masalah. Justru pedagang merasa terbebani. Belum lagi persoalan lokasi pemindahan, pedagang semakin pusing. Kenapa komunikasi ini tidak beraturan,” kata Abdullah.

Selain kemelut dengan pedagang, Abdullah menuding bahwa Pemkot Solo ceroboh dalam mengajukan bantuan dana senilai Rp100 miliar ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pusat. Sebab, Pemerintah Pusat hanya menganggarkan dana bantuan untuk revitalisasi pasar tradisional se-Indonesia senilai Rp500 miliar per tahun. “Ini jelas enggak masuk akal. Selama ini, Pemerintah pusat hanya bersedia mengeluarkan dana revitalisasi sekitar Rp6-12 miliar. Nah, ini justru akan meminta dana dari pusat, kan jelas pembohongan publik,” tegas Abdullah.

Pejabat Humas Himpunan Pedagang Pasar Klewer, Kusbani, mengimbau kepada pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan statemen. Hal itu justru menimbulkan kebingungan di kalangan pedagang. “Kami mengharap pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan pedagang jangan berstatemen ngawur. Biarkan mereka mengancam dan mendesak, tapi kami mohon kepada pejabat pemerintah dan anggota DPRD Kota Solo untuk bersikap netral. Jangan membuat pedagang resah,” tegas.

Sementara itu, Pejabat Humas Komunitas Pedagang Pasar Klewer (KPPK) meminta kepada Ikappi bersikap netral dalam menyikapi revitalisasi Pasar Klewer. “Kalau ingin merangkul semua pedagang, semua paguyuban diajak bicara bareng. Jangan hanya dari salah satu paguyuban saja,” terang Solahudin.