KONFLIK PARTAI GOLKAR : Kubu Agung Laksono Percaya Hakim PTUN Independen

Konflik Partai Golkar belum berakhir. Kubu Agung Laksono yakin menang atau gugatan yang dilayangkan kubu Ical di PTUN.

Solopos.com, JAKARTA – Pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono meyakini hakim-hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  sangat profesional dan berintegritas sehingga akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

“Hakim-hakim di PTUN itu sangat berintegritas dan jujur. Kami yakin mereka akan memutuskan kasus sengketa ini dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta hukum yang ada,” kata Ketua DPP bidang hukum Partai Golkar kubu Agung, Lawrence Siburian, di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

Ia menyatakan sangat percaya pada independensi dan integritas majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan Partai Golkar di PTUN Jakarta.

Karena itu, ujarnya, kubu Partai Golkar versi Munas Ancol optomistis akan memenangkan perkara yang digugat oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Lawrence mengaku memiliki tiga alasan pihaknya dapat memenangkan perkara tersebut. Pertama, PTUN sebenarnya tidak berwenang mengadili surat keputusan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini SK Menkumham. Hal itu didasarkan atas Pasal 2 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

“SK Menkumham itu diterbitkan berdasarkan putusan badan peradilan, dalam hal ini Mahkamah Partai Golkar (MPG). Artinya PTUN tidak bisa mengadili sebuah perkara yang sudah final dan mengikat atau inkracht di sebuah badan peradilan lain,” katanya.

Apalagi, keputusan MPG sudah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat.

Kedua, putusan sela yang diterbitkan PTUN tidak memiliki dasar.

“PTUN juga tidak berwenang mengeluarkan putusan sela, karena putusan tersebut diambil tidak sesuai dengan persyaratan untuk menerbitkan sebuah putusan sela,” katanya.

Ketiga, surat keputusan pejabat tata usaha negara (SK Menkumham) yang diadili saat ini bersifat deklaratif. Artinya, Menkumham hanya mendeklarasikan hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar dan tindakan itu tidak mempunyai akibat hukum.

Sementara itu peneliti dari Para Syndicate, Toto Sigiarto, meminta kisruh parpol ini tidak dibawa ke proses politik negara, karena menghambat jalannya Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015.

“Jadi selesaikan dulu di tingkat internal, jangan dibawa ke proses politik negara,” kata Toto.

Terkait hal itu, Lawrence mengatakan apa yang dikatakan di atas sangat benar yakni perselisihan kepengurusan partai diselesaikan secara internal sesuai amanat UU. Tetapi yang terjadi selama ini, ada pihak yang tidak puas dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar dan membawa kasus ini ke PTUN.