KONFLIK PARTAI GOLKAR : Kubu Agung Laksono Percaya Hakim PTUN Independen

KONFLIK PARTAI GOLKAR : Kubu Agung Laksono Percaya Hakim PTUN Independen

SOLOPOS.COM - Ilustrasi bendera Partai Golkar (JIBI/Solopos/Dok.)

Konflik Partai Golkar belum berakhir. Kubu Agung Laksono yakin menang atau gugatan yang dilayangkan kubu Ical di PTUN.

Solopos.com, JAKARTA - Pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono meyakini hakim-hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  sangat profesional dan berintegritas sehingga akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

"Hakim-hakim di PTUN itu sangat berintegritas dan jujur. Kami yakin mereka akan memutuskan kasus sengketa ini dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta hukum yang ada," kata Ketua DPP bidang hukum Partai Golkar kubu Agung, Lawrence Siburian, di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

Ia menyatakan sangat percaya pada independensi dan integritas majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan Partai Golkar di PTUN Jakarta.

Karena itu, ujarnya, kubu Partai Golkar versi Munas Ancol optomistis akan memenangkan perkara yang digugat oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Lawrence mengaku memiliki tiga alasan pihaknya dapat memenangkan perkara tersebut. Pertama, PTUN sebenarnya tidak berwenang mengadili surat keputusan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini SK Menkumham. Hal itu didasarkan atas Pasal 2 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

"SK Menkumham itu diterbitkan berdasarkan putusan badan peradilan, dalam hal ini Mahkamah Partai Golkar (MPG). Artinya PTUN tidak bisa mengadili sebuah perkara yang sudah final dan mengikat atau inkracht di sebuah badan peradilan lain," katanya.

Apalagi, keputusan MPG sudah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat.

Kedua, putusan sela yang diterbitkan PTUN tidak memiliki dasar.

"PTUN juga tidak berwenang mengeluarkan putusan sela, karena putusan tersebut diambil tidak sesuai dengan persyaratan untuk menerbitkan sebuah putusan sela," katanya.

Ketiga, surat keputusan pejabat tata usaha negara (SK Menkumham) yang diadili saat ini bersifat deklaratif. Artinya, Menkumham hanya mendeklarasikan hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar dan tindakan itu tidak mempunyai akibat hukum.

Sementara itu peneliti dari Para Syndicate, Toto Sigiarto, meminta kisruh parpol ini tidak dibawa ke proses politik negara, karena menghambat jalannya Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015.

"Jadi selesaikan dulu di tingkat internal, jangan dibawa ke proses politik negara," kata Toto.

Terkait hal itu, Lawrence mengatakan apa yang dikatakan di atas sangat benar yakni perselisihan kepengurusan partai diselesaikan secara internal sesuai amanat UU. Tetapi yang terjadi selama ini, ada pihak yang tidak puas dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar dan membawa kasus ini ke PTUN.

Berita Terkait

Berita Terkini

Dikhawatirkan Picu Kerumunan, Pasar Tiban di Pekalongan Dibubarkan

Meningkatnya aktivitas warga menjelang Lebaran, terutama di Alun-alun Kota Pekalongan rawan memicu penyebaran virus corona.

Jadwal Imsak dan Magrib di Solo Hari Ini, Selasa 11 Mei 2021

Di bawah ini ada jadwal imsak dan magrib Kota Solo di Jawa Tengah hari ini, Selasa, 11 Mei 2021 dari Kementerian Agama atau Kemenag.

Warga di 12 Padukuhan di Sleman Dilarang Salat Id Berjamaah

Kalau sudah zona merah, salat Idulfitri baik di masjid maupun lapangan tidak dibolehkan.

Kemenag Jateng Sebut Sudah 300 Ulama Meninggal Akibat Covid-19

Data dari Kementerian Agama pusat ada 300 ulama yang meninggal akibat terpapar Covid-19 se-Indonesia.

Kemenhub Ungkap Potensi Warga Mudik Besok

Kemenhub memperkirakan aktivitas mudik bakal terjadi lagi, Selasa (11/5/2021) besok dan Rabu (12/5/2021) lusa.

Tambang Emas Longsor di Sumbar, 4 Meninggal

Asnedi mengatakan longsor di lokasi tambang itu bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, menurut Asnedi, lokasi tambang itu pernah longsor Januari lalu.

Ustaz Tengku Zulkarnain Meninggal, Dinkes Tracing Safari Dakwah

Dinkes Riau meminta puskesmas yang wilayahnya ketempatan safari dakwah Ustaz Tengku Zulkarnain segera melalukan tracing kontak fisik.

Mudik Dilarang, Pedagang di Madiun Ngeluh Pasar Sepi Jelang Lebaran

Jika dibandingkan dengan momen Lebaran tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kondisi pasar menjadi paling sepi.

Usulan Liga 1 Tanpa Degradasi, Presiden Pasoepati: Ini Kompetisi atau Tarkam?

Presiden Pasoepati, Maryadi Gondrong, menyayangkan munculnya gagasan kompetisi tanpa degradasi di Liga 1 maupun Liga 2. Menurut Gondrong, liga tanpa degradasi sama saja mengebiri ruh kompetisi.

Dishub Semarang Catat 8 Titik Kemacetan Jelang Lebaran

Larangan mudik tak menyebabkan Semarang bebas macet, bahkan Dishub Kota Semarang mendeteksi adanya delapan titik kemacetan di kota ini.

Viral Video Pengendara Gerobak Sapi Masih Eksis di Klaten, Bikin Netizen Kaget

Video viral seorang bajingan yang mengendarai gerobak sapi di daerah Klaten. Dalam video tersebut dua orang heran melihat gerobak sapi.