KONFLIK PAPUA: Pemerintah Evaluasi SOP

Menko Polhukam Djoko Suyanto (polhukam.go.id)

JAKARTA—Pemerintah akan mengevaluasi prosedur tetap TNI/Polri yang beroperasi di wilayah rawan konflik di Papua sebagai reaksi atas penyerangan yang menewaskan delapan anggota TNI.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan perlu ada evaluasi mendalam atas prosedur tetap (protap) di pos TNI/Polri di kedua lokasi serangan bersenjata atas anggota TNI.

Penembakan di distrik Sinak kabupaten Puncak menewaskan delapan anggota TNI yang sedang dalam perjalanan mengambil persediaan logistik, sedangkan penembakan pos TNI/Polri di Tingginambut kabupaten Puncak Jaya menewaskan 1 anggota TNI.

“Khusus ke dalam kepolisian dan TNI perlu ada evaluasi mendalam SOP [standard operating procedure] di pos itu bagaimana,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jumat (22/2/2013).

Djoko mengatakan evaluasi akan dilakukan pada prosedur kegiatan anggota TNI/Polri di luar pos serta jumlah persediaan peralatan dan pasukan yang memadai sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjelaskan 7 anggota TNI yang tewas dalam serangan di distrik Sinak tidak membawa perlengkapan persenjataan.

Prajurit-prajurit tersebut tidak membawa senjata karena situasi sekitar dinilai tidak mengancam ketika mereka mengambil peralatan dari bandara Sinak.

“Kan [di wilayah] ini sudah ada pembinaan yang baik, situasi baik, mereka ke bandara ambil alat yah jalan saja,” jelas Agus.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Insiden penembakan di Sinak Papua, diduga terkait dengan proses pemilu bupati di wilayah tersebut.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan ada potensi keterkaitan antara penembakan yang menewaskan delapan  prajurit TNI di Sinak dengan konflik yang menyertai Pemilukada Kabupaten Puncak.

“Kalau melihat kejadian kemarin, kemungkinan ada keterkaitan dengan hasil Pemilukada Kabupaten Puncak yang sedang berlangsung dan akan diumumkan besok,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jumat (22/2/2013).

Dia mengatakan konflik antara pihak pemenang dan pihak yang kalah dalam proses pemilu di Papua berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan karena budaya masyarakat di provinsi tersebut.

“Kalau di tempat lain mungkin biasa saja, tapi di Papua bisa saja mereka membawa panah, tombak dan lain-lain,” kata Djoko.

Adapun penembakan di distrik Tingginambut kabupaten Puncak Jaya, jelas Menko, diperkirakan merupakan reaksi masyarakat sekitar atas penempatan pos TNI/Polri baru di wilayah tersebut.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono memperkirakan ada kecemburuan sosial antar kelompok masyarakat di sekitar pos TNI/Polri di Tingginambut yang memicu penyerangan.

“Ada indikasi, Kodim itu selain teritorial juga bantu kesejahteraan masyarakat di sana, ada yang terganggu karena mereka jadi tidak memperhatikan kelompok tertentu, jadi tidak puas,” jelasnya.