KONFLIK PAPUA: DPR Sebut Intelejen Kecolongan

Ilustrasi Pulau Papua (yale.edu)

JAKARTA—Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik mengatakan tewasnya delapan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh kelompok separatis di Papua adalah akibat kecolongan aparat intelijen mengingat keberadaan mereka sudah lama terdeteksi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Mahfudz, kejadian naas tersebut seharusnya tidak terjadi kalau aparat intelijen dan kepolisian bisa mengambil tindakan preventif. Apalagi, ujarnya, pembunuhan oleh kelompok separatis terhadap aparat keamanan diwilayah pegunungan tersebut sering terjadi.

“Ini kecolongan untuk yang kesekian kalinya. Sistem deteksi dini di sektor intelejen masih belum efektif,” ujarnya di Kompleks Parlemen menanggapi aksi penembakan terhadap aparat keamanan tersebut. Mahfudz juga menyesalkan kejadian tersebut dan menyatakan rasa keprihatinanya yang dalam.

Kendati demikian, Mahfudz mengingatkan agara pihak TNI tidak terpancing dengan tindakan provokasi tersebut agar keadaan tidak semakin memburuk. Dia mengakui sejak satu tahun terakhir aparat keamanan rentan terhadap sasaran tembak dari kelompok separatis di Papua.

Menurutnya, persoalan Papua perlu dicarikan solusi yang komprehensif. Kalau tidak, kejadian yang sama akan terus terulang hingga waktu yang tidak terbatas. Sedangkan tujuan aksi itu, ujarnya, adalah untuk mengangkat isu keamanan di Papua ke tingkat internasional.

“Eskalasi kasus penembakan bersenjata ini sudah lama terjadi dan akan berlangsung selama pemerintah tidak memberikan solusi soal Papua. Sampai sekarang belum ada solusi yang komprehensif, bermartabat dan penuh perdamaian.

Terkait keberadaan unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B, politisi PKS itu lebih jauh menegaskan bahwa lembaga tersebut belum berjalan efektif dan banyak kendala. Hal itu, ujarnya, terbukti ketika Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke wilayah itu.

“Penilaian Komisi I DPR saat berkunjung ke Papua, UP4B tak efektif dan banyak kendala. Harapan masyarakat terhadap UP4B tidak lagi relevan, begitu juga dengan sistem Otonomi Khusus” ujarnya.