KONFLIK KERATON : Wali Kota Bakal Kumpulkan Putra-Putri PB XII

Solopos.com, SOLO–Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (Rudy), menyampaikan bakal mengumpulkan seluruh putra-putri Paku Buwono (PB) XII. Hal ini dilakukan sebagai upaya menyelesaikan konflik di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang kembali memanas.

Hal itu ditegaskan Rudy saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Kamis (29/8/2013). “Saya akan melakukan pendekatan dulu. Saya akan minta data nama putra-putri PB XII nanti akan kami undang secara keseluruhan di balai kota. Saya juga akan mengundang tokoh masyarakat, muspida, muspida koordinator untuk menyelesaikan. Persoalan itu harus segera tuntas,” ujarnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Rudy menyampaikan hal yang mendesak guna menyelesaikan persoalan itu yakni menobatkan raja. “Perkara nanti pengelolaan seperti apa ditentukan oleh raja itu sendiri,” tambahnya.

Rudy meminta seluruh pihak untuk menghargai upaya pemkot tersebut guna memediasi pihak yang selama ini terlibat konflik. “Kalau memang tidak mau dan tidak menganggap pemerintah ini ada, ya silakan saja. Keraton mau mendirikan DIS sendiri ya boleh,” tegasnya.

Dijelaskannya, dibutuhkan upaya pendekatan secara kekeluargaan guna menyelesaikan konflik di keraton lantaran persoalan selama ini hanya konflik internal. Rudy mengakui upaya Pemkot saat Wali Kota masih dijabat Joko Widodo (Jokowi) belum menyelesaikan persoalan di keraton. “Upaya pengumpulan seluruh putra-putri PB XII saat itu belum tuntas. Ya harus dituntaskan. Kemarin masuk Jumenengan saja belum boleh. Malah terjadi keributan. Terus muncul peristiwa kemarin itu,” terangnya.

Rudy menyayangkan konflik di keraton kembali memanas. “Peristiwa kemarin itu benar-benar memalukan,” kata dia.

Terkait dana hibah pemkot kepada keraton, Rudy manyampaikan di APBD 2013 setidaknya terpasang dana untuk keraton senilai Rp300 juta. Dana itu dimaksudkan untuk pembiayaan listrik, air, telepon serta kebutuhan operasional lainnya.

Hanya, dana itu belum bisa dicairkan lantaran persoalan administrasi. “Dana ke keraton tidak akan mengalir. Ya siapa yang mau tanda tangan? Siapa yang membuat SPj?” urainya.

Meski dana APBD tak bisa cair, Rudy menyatakan tetap mengalokasikan dana ke keraton di penganggaran APBD 2014.

“Untuk menganggarkan itu menjadi kewajiban pemerintah. Ya nanti tetap dianggarkan. 2014 kami naikkan kalau sudah benar-benar rukun,” tuturnya.

Sementara itu, kalangan DPRD mendesak agar pemkot bertindak tegas agar konflik keraton tak berkepanjangan. Konflik tersebut berdampak besar pada citra Kota Bengawan di masyarakat luas.

“Konflik itu berdampak signifikan terhadap pemkot karena keberadaan keraton di Solo. Yang dapat sorotan buruk itu Solo. Kedatangan pengunjung ke Solo kan tidak tenang. Kalau mediasi ya semestinya sama-sama menguntungkan dua pihak,” kata Ketua Komisi IV, Teguh Prakosa.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi IV, Abdul Ghofar Ismail. Ghofar menuturkan dirinya mendapat banyak pertanyaan dari orang luar Kota Bengawan terkait konflik di keraton.

“Melihat itu ngisin-ngisini. Keraton sebagai ikon adi luhung orang Jawa, yang terkenal yang halus malah seperti itu. Kami agak kewalahan menjawab pertanyaan saudara-saudara dari luar Solo,” ungkapnya.