KONFLIK KERATON SOLO: Walikota Janji Pertemukan Semua Trah PB XII

Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Foto: Dokumentasi)

SOLO—Memanasnya kembali konflik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mendapat perhatian khusus Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Rudy berjanji terus mengupayakan mediasi kepada pihak yang masih berseberangan. “Kalau rekonsiliasi masih sebatas wacana tanpa aplikasi, kami bakal terus melakukan mediasi. Ini sudah menjadi amanat undang-undang (UU),” ujarnya saat ditemui di kompleks Permakaman Depok, Jumat (16/11/2012).

Alasan utama di balik meningkatnya tensi konflik keraton diduga lantaran belum terbentuknya lembaga atau kabinet baru. Lembaga ini berfungsi memperlancar bantuan APBD dan APBN untuk keraton.

Menurut Rudy, molornya pembentukan lembaga ini lantaran kebuntuan komunikasi antara pihak yang bertentangan.

“Kalau bicara lembaga baru, menurut saya yang menjadi anggota orang-orang lama tidak masalah, yang penting demisioner dulu. Problem ini yang kami upayakan bisa segera cair.”

Meski di lapangan rekonsiliasi tak berjalan lancar, pihaknya menampik hal itu lantaran Pemkot lepas tangan. Rudy menyebut Pemkot konsisten menjalankan amanat UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Menyikapi konflik keraton terbaru, Rudy berencana mengundang tokoh seniman dan budayawan untuk urun rembug. “Masukan mereka nantinya akan dipertimbangkan untuk solusi masalah keraton,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya bakal mempertemukan seluruh trah Paku Buwono (PB) XII, sentana dalem dan kerabat keraton untu duduk bersama. Rudy berharap pertemuan itu bisa menyelesaikan masalah secara kekerabatan.

Meski bukan hal mudah mengumpulkan seluruh trah PB XII, pihaknya tetap optimistis.

“Kita bukan bicara personal, tapi kepentingan keraton secara luas. Nanti semua akan dipertemukan dalam satu ruang, tidak setengah kamar.”

Salah satu kerabat keraton, GPH Suryo Wicaksono, menyambut baik inisiatif Pemkot tersebut. Menurut putra PB XII ini, upaya-upaya dalam mengawal rekonsiliasi memang menjadi tanggungjawab Pemkot. “Sebagian besar kerabat ingin agar proses rekonsiliasi secepatnya tuntas.”