Solopos.com, SOLO — Kalangan pencinta budaya yang tergabung dalam Komunitas Peduli Cagar Budaya Nusantara (KPCBN) menilai konflik di Kasunanan Surakarta Hadiningrat semakin lebar dengan adanya perdebatan seputar perebutan lahan Keraton Solo.
Isu yang ditiupkan kubu-kubu yang berseteru di Kasunanan Surakarta itu dikhawatirkan kontraproduktif dengan rencana mediasi konflik keraton. Pegiat KPCBN, H.M. Sungkar, saat dihubungi Solopos.com, Minggu (1/9/2013), mengatakan belum waktunya kedua pihak berpolemik soal tanah magersari.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Terlebih lagi, konflik itu sudah menyeret warga Baluwarti yang telah menempati lahan magersari selama puluhan tahun. “Masalah seperti itu harusnya selesai di dalam Keraton. Masyarakat jangan dibawa-bawa. Sekarang kesannya konflik semakin melebar,” tutur Sungkar.
Sebagaimana diketahui, kubu Dewan Adat meminta warga tidak ikut campur urusan Keraton karena hanya ikut tinggal di lahan magersari. Terakhir, kubu pro rekonsiliasi menyebut konflik Keraton berakar dari perebutan lahan.
Lewat G.P.H. Madukusumo, kubu pro rekonsiliasi juga menyerang warga yang dianggap tidak berterima kasih karena meminta tanah magersari diubah menjadi sertifikat hak milik (SHM). ”Seharusnya kedua pihak bisa menahan diri. Jangan bikin konflik semakin runyam,” tukasnya.
Menurut Sungkar, keinginan warga magersari memperoleh SHM bukanlah hal yang tabu. Dia justru melihat langkah itu mendukung tertib administrasi di bidang pembangunan. Pasalnya, selama ini ia mengamati banyak warga penghuni tanah magersari yang tidak tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Dengan status kawasan cagar budaya, Pemkot bisa memberi kemudahan-kemudahan pembayaran. Aturan pertanahannya dibedakan dengan permukiman biasa,” ucapnya. (Moh Khodiq Duhri/JIBI/Solopos)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
