KONFLIK KERATON SOLO : Kirab Ditolak, Rudy Siap Kompromi

KENAKAN TOPENG

Solopos.com, SOLO — Langkah akomodatif ditempuh Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menyikapi penolakan kirab mangayubagyo Paku Buwono (PB) XIII oleh Lembaga Dewan Adat Keraton Solo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wali Kota siap berkompromi dengan dua kubu berseteru untuk menentukan kelanjutan kirab yang dijadwalkan 28 Oktober itu.

“Kami emoh kalau kirab besok dihadang atau ada yang teriak-teriak. Malah merugikan masyarakat. Selama komunikasi belum selesai, kami tidak akan melakukan hal seperti itu (kirab),” ujar Rudy saat ditemui wartawan di Loji Gandrung, Kamis (17/10/2013).

Diberitakan sebelumnya, sentana dalem versi Dewan Adat menolak kirab PB XIII yang akan mendudukkan kembali raja ke singgasananya di Sasana Sewaka. Mereka menilai kirab tidak perlu dilakukan karena persoalan keraton murni urusan keluarga.

Disinggung mengenai hal itu, Rudy tidak sependapat. Menurutnya, konflik keraton lebih dari persoalan keluarga, melainkan aset negara.

“Kalau ada penolakan asal alasannya mendasar boleh saja. Namun kalau dibilang urusan keluarga, ya harus konsekuen diselesaikan di dalam. Sekarang kan sudah teropini keluar. Lagipula keraton secara fisik itu BCB (benda cagar budaya), dilindungi UU,” tegasnya.

Rudy mengatakan, tujuan kirab yang akan melibatkan ribuan warga itu tak lebih agar masyarakat tahu sosok pemimpin adatnya.

Dia mengklaim upaya itu sah merujuk konsep mediasi pemerintahan. Dalam mediasi model ini, pemerintah berhak menentukan opsi menuju perdamaian.

“Mediasi itu ada dua, mediasi profesional dan pemerintahan. Kami ambil yang kedua dengan dasar keraton itu di bawah Pemkot. Jadi kalau ada persoalan ya kami perlu ikut campur,” tuturnya.

Langkah itu menurutnya diperkuat dengan turunnya surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 2 Oktober 2013. Surat bernomor 181.1/6619/SJ itu menunjukkan kewenangan Pemkot dalam mengatasi polemik Keraton Solo.

Disinggung kekhawatiran timbulnya masalah baru jika PB XIII kembali ke singgasana saat perdamaian belum tuntas, Rudy mengatakan wajar saja. Sebelumnya, Maha Menteri KGPH Panembahan Tedjowulan sempat melontarkan kekhawatiran itu pada awak media.