KONFLIK KERATON SOLO : Jelang Kirab, Rute Belum Jelas

ilustrasi (JIBI/Solopos/Maulana Surya)

Solopos.com, SOLO — Pihak Pemkot Solo terus melakukan pertemuan intensif dengan kubu Lembaga Dewan Adat guna mencari titik temu perihal rute pelaksanaan Kirab Mangayubagyo Raja Solo, yang dilaksanakan Selasa (29/10/2013). Hingga Senin (28/10/2013) sore, belum ada titik temu perihal pelaksanaan teknis kirab.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, Ketua DPRD Solo, Y.F Sukasno selaku penanggungjawab kirab mendatangi Keraton pada Senin sore. Sukasno datang untuk menemui kubu Lembaga Dewan Adat Keraton yang selama ini dianggap menentang adanya kirab.

“Ya sore ini kami memang ke Keraton. Saat ini mencari titik temu kesepahaman pelaksanaan kirab secara teknis,” papar Sukasno saat dihubungi Solopos.com, Senin sore.

Dia menambahkan kesepahaman dengan pihak Lembaga Dewan Adat sangat diperlukan mengingat pelaksanaan kirab tinggal menunggu jam.

“Maksud kami ya supaya bisa diterima oleh semua pihak. Saat ini masih pembahasan. Nah, nanti hasilnya akan kami laporkan kepada muspida,” jelas Sukasno.

Sementara itu, sesepuh Lembaga Dewan Adat Keraton, K.G.P.H Puger mengelak telah ada pertemuan dengan Ketua DPRD Solo, Sukasno.

“Hari ini belum ada pertemuan dengan dewan. Ya dari tadi tidak ada yang ke sini. Mungkin nanti malam, tapi saya enggak tahu. Maaf saya masih ritual,” papar adik kandung Raja Keraton Solo, Paku Buwono (PB) XIII ini.

Sebelumnya, G.K.R Wandansari atau Mbak Moeng mengatakan rapat pembahasan kirab yang diundang hanya K.G.P.H. Puger.

“Kami akan mengadakan rapat untuk koordinasi dengan sentana dan abdi dalem untuk membahas hasil dari pertemuan Gusti Puger dengan Pemkot. Waktu itu undangannya juga pribadi untuk Gusti Puger. Kemarin kita sudah ngomong, akhirnya Gusti Puger ke sana. Dan yang penting bagi saya, bahwa tidak ada masalah di dalam Keraton,” jelas Mbak Moeng, saat ditemui di Kori Kamandungan, Senin siang.

Dia mengakui permasalahan Keraton Solo berlarut-larut lantaran pelanggaran hukum adat tidak berjalan dengan baik.

“Jadi siapa pun yang melanggar hukum adat harus menerima hukumannya,” terangnya.

Pihaknya mengapresiasi apa yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menanggapi perihal kemelut internal Keraton Solo.

“Pak Gubernur sendiri ngomong, masalah Keraton akan selesai dengan penegakan hukum adat itu sendiri. Makanya baik Wali Kota sampai tingkat pemerintah pusat tidak boleh ikut campur,” jelas Moeng.

Saat pelantikan Kapolri, Komjen Pol Sutarman, Moeng menyampaikan beberapa poin perihal kondisi Keraton Solo.

“Saya minta kepada Kapolri untuk mengurus anak buahnya dalam penegakan hukum secara benar. Masak orang yang nabrak tembok Keraton tidak dihukum, padahal itu sudah jelas-jelas salah. Waktu itu juga ada Pak Dandim dan Pak Kapolres. Kalau ini dibiarkan terus menerus, akan muncul diluar sana orang-orang berjubah Sinuhun. Ada orang melanggar hukum kok enggak tersentuh hukum. Gimana keadilan di negeri ini,” paparnya.