Solopos.com, SOLO — Konflik Keraton Solo yang berlarut-larut membuat kalangan anggota DPRD Solo turut andil memberi masukan. Mereka berpendapat mediasi untuk merukunkan keluarga keraton dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dianggap gagal memediasi.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Solo, Umar Hasyim, saat ditemui wartawan, Jumat (8/11/2013), mengatakan persoalan mediasi konflik keraton yang selalu mentok akan lebih baik bila dikembalikan kepada yang memberi mandat. Dalam hal ini, mandat mediasi itu diberikan oleh Kemendagri.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Selama ini pihak yang dirukunkan tidak mau. Jangan legan golek momongan. Kalau tidak mau dirukunkan ya dibiarkan saja. Mediasi itu lebih baik diserahkan saja ke Kemendagri. Biar pusat yang menyelesaikan. Kalau pihak-pihak terkait ingin mediasi, ya bisa difasilitasi Wali Kota. Tapi, kalau tidak mau, ya biarkan. Jangan sampai Wali Kota justru dianggap memihak,” jelas Umar.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Solo, Teguh Prakosa, pun menegaskan FPDIP berpendapat masalah konflik keraton dibiarkan saja. “Wis ditokne wae, mengko malah rampung,” tambahnya.
Ketua DPRD Solo, Y.F. Soekasno, yang selama ini dekat dengan para putra PB XIII enggan berkomentar. Mendengar pernyataan Umar Hasyim tersebut, Soekasno hanya tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah didesak wartawan, Soekasno pun angkat bicara meskipun hanya beberapa kata.
Soekasno mengaku pernah memberi saran kepada Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo agar tidak terlalu ngoyo atau memaksakan diri dalam menyelesaikan konflik keraton. “Saya sudah bilang ke Wali Kota agar tidak usah ngoyo-ngoyo. Sudah hanya itu pernyataan saya. Selanjutnya, no coment,” ungkapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
