KONFLIK KEMENPORA-PSSI : ASprov DIY: Ini Kriminalisasi Terhadap PSSI

Konflik Kemenpora-PSSI, penetapan tersangka diprotes.

Harianjogja.com, JOGJA-Penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terhadap Ketua PSSI La Nyalla Mattaliti direspon keras oleh kalangan internal otoritas tertinggi sepakbola di tanah air itu. Salah satunya adalah DIY.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Sekretaris Umum Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI DIY Dwi Irianto mengecam keras penetapan itu dilakukan saat bergolaknya konflik antara PSSI dan Kementrian Pemuda dan Olahraga. Pria yang akrab disapa Mbah Putih itu menganggap penetapan status tersangka itu sangat erat kaitannya dengan posisi La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI. Bahkan, Mbah Putih menganggap hal tersebut adalah bentuk kriminalisasi terhadap PSSI.

Dirinya menjelaskan, bentuk upaya penjegalan terhadap PSSI sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Jika ditarik benang merahnya ada keterkaitan dengan posisi LNM sebagai Ketua Umum PSSI. Sebab, setelah LNM terpilih sebagai orang nomor satu di PSSI lewat Kongres di Surabaya tahun lalu, Pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) langsung mengeluarkan surat keputusan (SK) yang berisi tidak menganggap hasil kongres tersebut termasuk seluruh kegiatan yang dilakukan PSSI. Bahkan, LNM juga pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi yang dilakukannya.

“Dan saya rasa, ini [penetapan status tersangka] adalah puncaknya,” katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (17/3/2016) pagi.

Bahkan, intervensi pemerintah menurutnya semakin jelas dengan tidak segera dicabutnya SK Kemenpora terhadap PSSI meski gugatan Kemenpora terhadap PSSI tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Di hadapan hukum dalam pengajuan gugatan, PSSI sudah menang tiga kali, tapi SK tidak segera dicabut. Hanya diberi ancer-ancer [penanda] bulan April saja, ini kan hanya skenario Menpora saja,” tegas dia.

Meski kondisi ketua umumnya tengah terjepit, namun pria yang juga ditunjuk sebagai Ketua Ad-Hoc Reformasi Asprov se-Indonesia itu mengklaim bahwa pihak Asprov di masing-masing daerah hingga kini masih terbilang solid. Dikatakannya, asprov di masing-masing daerah masih kondusif mendukung LNM sebagai Ketua Umum PSSI. Bahkan, adanya desakan LNM mundur sebagai Ketua Umum karena statusnya sebagai tersangka bisa mengganggu kinerja organisasi sampai ada yang meminta digelar KLB hanya permintaan tidak beralasan.

“Itu kan ngoyoworo saja. Voter kita itu 106 suara, Pak Nyalla terpilih sekitar 92 suara jadi masih 80 persen sampai saat ini pemilik suara masih menghendaki dia sebagai ketua umum PSSI dan 34 asprov se Indonesia masih solid mendukung LNM sebagai ketua umum,” tandas Mbah Putih.

Kecaman dari Asprov itu ternyata berbeda dengan pendapat beberapa klub di DIY. PSIM Jogja misalnya. Klub yang selama ini selalu berada di pihak PSSI itu justru berpendapat bahwa penetapan status tersangka Ketum PSSI itu terlalu dini jika dianggap sebagai kriminalisasi. “Saya belum berpikir ke arah sana, Mas,” katanya saat dihubungi.

Meski begitu, ia mengaku tetap akan memberlakukan asas praduga tak bersalah terhadap La Nyalla. Pihaknya menyerahkan semua kepada prosedur hukum yang berlaku.

Dirinya berharap agar penetapan status tersangka itu tidak dicampuradukkan dengan PSSI secara organisasional.  Oleh karena itulah, ia tetap berharap agar pemerintah segera mencabut SK Pembekuan PSSI, dengan begitu dampak penetapan tersangka itu akan terlilhat pada kinerja pengurus PSSI di bawah kepemimpinan La Nyalla. “Karena sejak awal, kami tidak pro La Nyalla atau siapapun. Kami hanya patuh pada PSSI,” tegasnya.

Sementara dari kubu PSS Sleman yang sejak awal gencar mendengungkan segera digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, ternyata memilih bungkam. Salah satu direksi PT Putra Sleman Sembada (PSS) Suparjiono memilih untuk berkomentar apapun. “Saya tak ingin memperkeruh suasana. Kami tunggu saja perkembangannya seperti apa,” ucapnya.